Jaring Aspirasi Masyarakat Munculkan 10 Nama Balon Bupati Pacitan

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Jaring aspirasi masyarakat dari sekumpulan ormas, LSM, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat memunculkan 10 nama yang dianggap pantas menjadi bakal calon bupati Pacitan 2020. Kesepuluh nama tersebut merupakan putra asli Pacitan dan sejak awal berdomisili di Pacitan. Mereka adalah, Gagarin, Ronny Wahyono, Damhudi, Yudi Sumbogo, Almira Adelia Damayanti, Nurul Huda, Mahmud, M Ikhsan, HB Sugiharjanto, dan Sugiharto.

Menurut Sutikno, pemrakarsa kegiatan jaring aspirasi masyarakat, bahwa kegiatan yang dilaksanakan Rabu (7/8) malam kemarin itu tidak ada campur tangan dari bakal calon. "Jadi ini murni aspirasi spontan yang digagas rekan-rekan LSM, jurnalis, dan tokoh masyarakat. Kami tidak melibatkan satu pun bakal calon. Harapannya acara ini benar-benar murni tanpa campur tangan pihak-pihak," kata Sutikno saat memberikan keterangan pers.

Sutikno menegaskan, nama-nama yang disebutkan itu bukanlah keputusan final. Namun baru sebatas aspirasi, seiring mencuatnya wacana-wacana pencalonan mereka. "Memang aspirasi mengerucut pada nama-nama yang selama ini berdomisili di Pacitan. Akan tetapi bukan berarti mereka yang ada di luar daerah tidak masuk nominasi. Sementara waktu, kami hanya membahas para bakal calon yang tinggal di Pacitan saja," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pendiri Komunitas Masyarakat Pacitan (KMP) Moh Saptono Nugroho menyampaikan bahwa Pacitan membutuhkan sosok pemimpin yang punya jejaring dengan pusat untuk bisa mengakses dana-dana non budgeter guna percepatan pembangunan di Pacitan. "Selain itu bupati ke depan harus paham hukum dan berani menerapkan kewenangan diskresinya demi percepatan pembangunan. Bupati harus benar-benar bisa menjadi penguasa, namun harus mengayomi masyarakat. Bukan bupati ala kepala dinas atau pengusaha," terangnya memberikan pendapat.

Namun, pernyataan Saptono Nugroho ini mendapat tanggapan dari Ketua Forum Pewarta Pacitan, Danur Suprapto. Ia menegaskan, kalau kewenangan diskresi seorang kepala daerah tak serta merta bisa diterapkan. Menurutnya, ada batasan-batasan tertentu agar kewenangan luar bisa itu dapat digunakan.

"Misalnya saja masalah kebencanaan. Jadi nggak semua hal bisa diterapkan dalam kewenangan diskresi. Bicara soal anggaran, selama ini kami nilai cukup, bergantung political will dari pemimpin," ujar Danur yang juga seorang praktisi hukum ini.

Sementara itu, seorang pengamat politik lokal, Guntur menegaskan, dalam pemilihan bupati mendatang akan ada tiga poros, yakni poros Demokrat, poros parpol lain, dan poros independen. Ia memprediksi poros Demokrat masih akan menjadi idola bagi banyak bakal calon. (yun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News