Senin, 21 Juni 2021 02:55

KPU Pacitan Belum Terima Keputusan soal Rencana Penundaan Pilbup

Senin, 30 Maret 2020 11:02 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Yuniardi Sutondo
KPU Pacitan Belum Terima Keputusan soal Rencana Penundaan Pilbup
Ketua KPU Pacitan, Sulis Setyorini.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Pilkada Serentak tahun 2020 terancam ditunda seiring pandemi global Covid-19. Terkait hal ini, Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini menegaskan siap mengikuti petunjuk aturan yang akan ditetapkan KPU RI apabila Pilkada memang harus ditunda.

"Kami (KPU Pacitan) hanya akan mengikuti petunjuk dari KPU RI. Apa yang akan diputuskan KPU ya akan kita laksanakan," ujarnya, Senin (30/3).

Namun, Komisioner KPU dua periode ini mengatakan, sampai saat ini baru ada beberapa agenda tahapan yang mengalami penundaan. Selain pelantikan PPS, juga pemutakhiran data pemilih. "Kalau penundaan tahapan lainnya kita belum menerima petunjuk dari KPU RI," bebernya.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan empat opsi penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 apabila pesta demokrasi tingkat daerah itu terhambat akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

BACA JUGA : 

Kiai Lim Restui Istrinya Dipinang Sebagai N1 atau N2 pada Pilkada Pasuruan 2024 Mendatang

Pelantikan Bupati Gresik Terpilih Diundur 25-26 Februari

​Bupati-Walikota Hasil Pilkada 2020 Jabat hanya 3 Tahun, karena 2024 Pemilu Serentak?

​Perubahan Budaya Bawaslu Berbasis Digital dalam Pandemi Covid-19

Dalam rilis persnya, Ketua KPU RI Arief Budiman menuturkan opsi pertama melaksanakan pemungutan suara pada Desember 2020. Skenario itu disesuaikan karena penundaan tahapan pilkada selama tiga bulan.

Opsi kedua, menunda pemungutan suara hingga Maret 2021 bila pandemi covid-19 berakhir September 2020.

Opsi ketiga, pemungutan suara dilaksanakan Juni 2021. Pilihan tersebut diambil karena beberapa pihak memprediksi pandemi Corona berakhir Oktober 2020.

Opsi keempat, menunda setahun atau hingga September 2021. Namun, Arief menyebut, penundaan pemungutan suara selama satu tahun memiliki beberapa konsekuensi di antaranya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sinkronisasi data pemilih itu tidak akan berlaku lagi karena jarak satu tahun mengubah siapa yang akan memilih karena batasan usia 17 tahun.

Arief menuturkan konsekuensi lainya banyak kepala daerah diisi penjabat dalam waktu lama. Hal itu bakal berdampak pada pengambilan kebijakan suatu daerah. (yun/dur)

Gelar Pertemuan, Anggota Poktan Sumber Rejeki Lengserkan Sumadi dari Jabatan Ketua
Sabtu, 19 Juni 2021 00:20 WIB
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, Sumadi, dilengserkan dari jabatannya oleh puluhan anggota, Kamis kemarin. Ini setelah puluhan anggota Gapoktan Sumber Rejeki mendatangi rumah Sumadi, yang juga menjabat kepala Dusun, untu...
Sabtu, 19 Juni 2021 18:17 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dalam kondisi pandemi, Pemerintah Kabupaten Jember tetap berupaya menggeliatkan sektor pariwisata meski dengan menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 yang ketat.Salah satunya, dengan menggelar Jelajah Wisata and Funcamp 20...
Sabtu, 19 Juni 2021 07:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Presiden Abraham Lincoln menjadi tonggak sejarah bagi penghapusan perbudakan di Amerika Serikat (AS). Salah satu legacy Lincoln adalah UU anti diskriminasi.Kini terhapusnya perbudakan itu dijadikan hari kemerdekaan. Terut...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Sabtu, 19 Juni 2021 15:30 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...