Rapat paripurna PU Fraksi terhadap R-PAPBD 2019. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Menurut Munir, saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang belum mendapatkan layanan PDAM. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. "Dengan tambahan modal Rp 25 miliar, PDAM haru bisa memperluas jaringan pipanisasi untuk menambah konsumen. Harus ada penambahan konsumen," urainya.
Munir juga menyorot kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Sebab, tunggakan penuntasan pengurusan izin dari masyarakat sangat banyak. "Tunggakan 200 perizinan belum tuntas. PR ini harus diselesaikan, sebab hal ini juga untuk menarik iklim usaha di Gresik," terang Munir.
Sementara Faqih Usman, juru bicara Fraksi PAN dalam PU fraksinya menyikapi belanja modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 13 miliar. "BPR harus bisa memaksimalkan bantuan modal Rp 13 miliar untuk membantu masyarakat. Filosofi DPRD menyetujui penyertaan modal itu agar bisa meningkatkan modal untuk perkembangan UMKM," tuturnya.
Faqih juga menyorot soal tambahan belanja Rp 200 miliar di R-PAPBD 2019 yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 sebesar Rp 261 miliar. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk proyek fisik seperti pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan, serta dibagi untuk sejumlah OPD.
Namun, dia pesimis belanja modal itu akan bisa terserap mengingat waktu yang mepet. "Tambahan modal pada R-PAPBD bersumber dari Silpa 2018 agar dikaji ulang. Sebab, pasti tak akan terserap. Diharapkan uang itu digunakan di RAPBD 2020 dengan cara mark up pendapatan," terangnya.
Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) Wongso Negoro meminta dana alokasi khusus (DAK) bisa dimanfaatkan maksimal, termasuk mengoptimalkan kinerja OPD yang membidangi pendapatan. "Tak tercapainya pendapatan di sejumlah OPD, maka OPD terkait harus mengoptimalkan kinerja," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
