Gubernur Khofifah menghadiri kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jatim tahun 2018, di Surabaya. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
Ia menambahkan bahwa beberapa hari lalu sudah bertemu dengan salah satu company di Jatim yang sudah mulai jalan dengan desa-desa binaan. Bahkan beberapa tamu-tamu yang ke Pemprov Jatim juga mulai meminta mereka untuk ikut membangun desa binaan di titik-titik yang sudah ada.
“Kami sampaikan silakan pilih dari 10 daerah yang miskin secara kuantitatif masuk 10 besar kita ingin supaya mereka melakukan intervensi dan para pendamping PKH Plus juga melakukan pendampingan di desa-desa yang ada di 10 Kabupaten yang secara kuantitatif kemiskinannya masuk 10 terbesar,” pinta ketum PP Muslimat NU ini.
Penggagas program PKH (Program Keluarga Harapan) saat memimpin Kementerian Sosial RI ini mengaku senang lantaran pola penanganan masalah kemiskinan yang dilakukan secara cash untuk mendistribusikan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat juga dipakai referensi Bank Dunia untuk seluruh dunia yang menggunakan social security system program perlindungan sosial supaya mengikuti pola Indonesia.
“Itu adalah pola dengan e-money (elektrik money) atau elektrik Wallet atau cashless yang PKH plus juga seperti itu,” beber Khofifah Indar Parawansa.
Tidak cukup hanya itu, Gubernur Jatim juga malam ini akan membahas masalah kemiskinan bersama tim dari Bappenas dan tim dari TNP2K di gedung negara Grahadi. “Mereka siap memberikan pemaparan di Grahadi karena yang memberikan signifikansi penurunan kemiskinan tentu kita akan lebih fokus ke sana sehingga pada saatnya kemiskinan di Jatim bisa turun signifikan secara konsisten,” harap Khofifah.
Hasil dari pertemuan dengan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) itu nantinya akan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan 10 Kabupaten yang secara kuantitatif 10 besar status sosial ekonomi terendah.
“Saya lebih sering dan lebih senang menggunakan bahasa lebih sotf, daerah 10 besar dengan sosial ekonomi terendah bukan miskin. Nanti saya akan konsolidasi dengan 10 kepala daerah tersebut hasil dari pertemuan ini,” pungkas Gubernur Jatim. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
