Komisi IV DPRD Gresik saat melakukan pendalaman Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Ia kemudian mencontohkan pajak rumah makan dan restoran yang ditarget sebesar Rp 20.000.000, hingga bulan Desember 2018 hanya terealisasi sebesar Rp 915.000 atau 4,58 persen. "Ini jauh dari target," tuturnya.
Persolan lain yang didalami DPRD adalah simpanan deposito oleh Pemkab Gresik sebesar Rp 250 miliar di Bank Jatim. "DPRD mempersoalkan deposito yang begitu besar mengingat masih banyak infrastruktur yang sangat mendesak untuk diperbaiki dan juga kepentingan masyarakat yang belum terakomodir," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan catatan kepada PD. BPR Bank Gresik yang pada 2018 ditarget memberikan pendapatan dan laba/deviden sebesar Rp 1.130.000.000,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp 898.223.260,68 atau 79,40 persen.
"DPRD meminta manajemen PD. BPR Bank Gresik untuk melakukan terobosan-terobosan cerdas dalam pemasaran untuk kemajuan perusahaan," pintanya.
Nurhamim juga memberikan atensi pada anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TTP) yang pada tahun 2018 bertambah. Yakni sebesar Rp 91.296.542.719,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.592.770.550,00 (94,85 persen), atau terjadi kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp 77.205.071.412,00.
"Diharapkan, dengan adanya kenaikan tunjangan tersebut kinerja ASN lebih baik," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
