Pemkab Gresik Empat Kali Raih Opini WTP dari BPK

Pemkab Gresik Empat Kali Raih Opini WTP dari BPK Bupati Sambari didampingi Ketua DPRD Nurhamim saat menerima sertifikat WTP dari BPK.

GRESIK, BANGSAONLINE.com keempat kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 2018. Predikat serupa sebelumnya diraih untuk laporan keuangan 2015, 2016 dan 2017.

Opini WTP dari BPK tersebut diterima oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (24/5) pagi.

Raihan WTP ini membuktikan bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) benar-benar teruji. Predikat apik tersebut berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim mengatakan, bahwa pemberian predikat terhadap kabupaten/kota tersebut adalah atas pelaporan laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual.

Akrual adalah metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

"Penggunaan sistem berbasis akrual inilah yang akan membuat transparansi di bidang laporan keuangan berjalan semakin baik. Saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga kabupaten/kota lainnya yang telah meraih opini WTP," ujar Harry Purwaka.

Sementara Bupati Sambari mengatakan, opini WTP dari BPK tersebut akan menjadi motivasi bagi dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. "Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Prestasi ini kami dapatkan seiring dengan Standart Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah berpredikat A," katanya.

Ia menyebutkan, opini WTP yang diperoleh Kabupaten Gresik ini tidaklah mudah untuk didapat. Melainkan, melalui berbagai proses dengan mengedepankan fungsi dan sistem pengendalian internal.

Bupati mengungkapkan, arahan dan catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelunya terus diperbaiki. "Sehingga menurunkan tingkat kesalahan, serta pengelolaan keuangan menjadi semakin efektif, efisien, dan akuntabel," terangnya.

Ia berharap, bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terus konsisten dalam upaya mengingkatkan akuntabilitas. "Saya berharap prestasi yang sudah baik ini dapat secara konsisten untuk dipertahankan. Sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik, professional dan akuntabel," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO