Pimpinan DPRD bersama BBWS saat rapat kerja membahas banjir luapan Kali Lamong. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD dan Komisi III Gresik bersama BBWS BSG menggelar rapat kerja (raker) membahas penanganan banjir Kali Lamong di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (25/3).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim beserta pimpinan, Kepala BBWS BSG Charisal Akdian Manu, dan Ketua Komisi III Asroin Widiyana beserta sejumlah anggota.
BACA JUGA:
Dalam kesempatan itu, Charisal Akdian Manu menyarankan normalisasi total untuk menangani banjir luapan Kali Lamong. Namun untuk melakukan hal ini, dibutuhkan total lahan seluas 110 hektare untuk menampung sedimen yang diangkut. Sedangkan perkiraan biaya normalisasi adalah Rp 960 miliar.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Pusat siap melakukan normalisasi, dengan catatan kebutuhan lahan sebanyak itu bisa terpenuhi atau dibebaskan pemerintah. "Kalau lahan siap, langsung kami kerjakan. Bisa tahun 2020 atau 2021," terangnya.
"Kali Lamong saat ini mengalami pendangkalan dan hanya mampu menampung air 250 m3 per detik. Namun air hujan yang masuk rata-rata 700 m3 per detik, sehingga meluber," bebernya.
Hal itu disebabkan karena Kali Lamong mengalami pengendapan (sedimen) rata-rata 5 mili per hari. Sehingga bila dirata-rata, sedimen Kali Lamong bertambah 1 juta kubik tiap tahunnya. "Saat ini, ada sekitar 3 juta meter kubik sedimen yang akan diangkut di Kali Lamong. Itu membutuhkan lahan luas untuk menampungnya," terangnya.
"Intinya, kalau pembebasan lahan siap meski tak 100 persen, BBWS siap melakukan normalisasi seperti yang kami lakukan di sebagian sungai di Surabaya dari total 26 hektare baru-baru ini," pungkasnya.
