Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. foto: wikipedia.org
"Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi kalau nama pimpinannya saja disebut-sebut dalam kasus korupsi," kata Abdulah. Dalam waktu dekat, ICW menurut rencana akan segera mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan status pimpinan DPR yang diduga terkait kasus korupsi.
ICW mencatat semua partai anggota Koalisi Merah Putih tersandera kasus korupsi. Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto menilai pelemahan terhadap power Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi target dari Koalisi Merah Putih.
Dalam laporannya, ICW mencatat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersandera kasus penyelenggaraan haji di kementerian agama, Partai Demokrat tersandera kasus SKK Migas, dan proyek Hambalang, Partai Amanat Nasional(PAN) terkait kasus pengadaan kereta api dari Jepang, Partai Golkar, proyek PON Riau, Pengadaan Alquran, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suap impor daging dan pengadaan benih kopi di kementerian pertanian dan Partai Gerindra terkait pengadaan proyek simulator.
"Upaya melemahkan KPK setidaknya diduga menjadi salah satu target dari sejumlah partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, sebab KPK dinilai sebagai penghambat kerja-kerja politisi," kata Emerson dalam jumpa pers di kantor ICW Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Pelemahan terhadap KPK menurut Emerson akan dilakukan sejumlah parpol dengan berbagai cara. "Melalui mekanisme di DPR setidaknya bisa dilakukan dengan cara seperti proses fit and proper test calon pimpinan KPK, proses legislasi di DPR seperti revisi Undang-undang Tipikor, dan pemotongan anggaran KPK," kata Emerson.
Ketua KPK, Abraham Samad, juga mengaku kecewa dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Meurut dia, seharusnya Ketua DPR itu adalah orang yang bersih dan tidak terkait kasus hukum apapun.
"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru," kata Samad saat dihubungi, Kamis (2/10/2014).
Meskipun mengaku kecewa, namun KPK tak bisa berbuat banyak. Karena KPK adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik.
"Namun demikian, kita tetap menghargai proses yang sudah terjadi di DPR," tegas Samad.(kmp/dtc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
