Minta Jokowi Tak Rayu KMP, PKS: 16 Kursi Menteri untuk PDIP-PKB Kurang

JAKARTA(BangsaOnline) Presiden Terpilih Joko Widodo sempat menyatakan PPP dan PAN bakal merapat ke kubunya. Koalisi Merah Putih (KMP) menganggap pernyataan Jokowi sebagai lelucon yang berusaha menggoda kubunya.

"Kita anggap sebagai lelucon. Banyak yang coba menggoda kami," kata anggota Koalisi Merah Putih dari PKS, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hidayat menepis anggapan bahwa Koalisi Merah Putih tidak solid. Menurutnya, PPP dan PAN masih kukuh berada di kubunya. Apalagi kedua partai ini hadir dalam rapat yang barusan digelar di Ruang Fraksi Golkar DPR.

"Sekali lagi saya mengatakan bahwa ungkapan Pak Jokowi yang yakin bahwa 80 persen PAN dan PPP merapat ke sana, tapi kalau tadinya mereka benar merapat kesana, PAN dan PPP tidak akan datang ke rapat Koalisi Merah Putih," ujar Hidayat.

Hidayat berbicara mengenakan kemeja batik dengan pin Koalisi Merah Putih tersemat di dada kiri. Pin itu berbentuk bendera merah putih dan lambang garuda merah. Pin ini baru dikenakan sore ini saat rapat.

Kembali ke soal PPP dan PAN yang disebut-sebut bakal merapat ke Jokowi, Hidayat lantas menyoroti soal pembagian kursi menteri yang dirancang Jokowi.

Dirinya menyatakan Jokowi tak perlu menawari kursi menteri untuk kubu Koalisi Merah Putih.‎

"‎16 Kursi menteri itu dikasih ke PDIP sama PKB saja kurang. Katanya kan sudah disiapkan berapa kader. Udah, buat partai yang berjuang buat pak Jokowi saja. Itu saja kan masih kurang karena menteri cuma 34," tutur Hidayat santai.‎

Senada dengan Hidayat, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta meyakini fraksi di DPR yang berada di Koalisi Merah Putih akan tetap solid pada Paripurna pengesahan RUU Pilkada, 25 September lusa. Anis menyebut tidak ada 'keretakan' dukungan di internal fraksi.

"Nggak ada (keretakan PPP-Golkar). Solid koalisi, Insya Allah. (Perpecahan itu) kan cuma media doang," ujar Anis Matta diHotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, Selasa (23/9/2014).

Fraksi PKS menurut Anis akan total mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD pada Paripurna. Bila terjadi voting, sebanyak 57 anggota siap hadir memenangkan opsi yang berseberangan dengan fraksi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kedisplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," ujarnya.

Namun berbeda dengan Anis, Hidayat Nurwahid mulai tampak pesimis untuk menang dalam pengesahan UU Pilkada. Ia menyatakan Koalisi Merah Putih tak mempermasalahkan kekalahan atau kemenangan yang bakal didapat koalisi dalam pengesahan RUU Pilkada, 25 September.

"‎Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.

Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.‎

"‎Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.

Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Partai Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif.

Namun kemudian, Partai Demokrat sendiri menegaskan partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.

Partai Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula, Hidayat menuturkan, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menegaskan partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.

Sebelumnya, Poros Muda Partai Golkar menyatakan akan menentang partainya dengan menolak pengembalian pilkada lewat DPRD. Salah seorang motor Poros Muda Partai Golkar, Agus Gumiwang, memprediksi ada 25% anggota Fraksi Golkar yang berani mendukung pilkada langsung.

"Perhitungan saya, minimal ada 25% anggota FPG yang secara terbuka berani mendukung pilkada langsung, yang lainnya mungkin tidak berani," kata kata Agus.

Sementara PPP kubu Emron Pangkapi menyatakan mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung. Sekretaris F-PPP Muhammad Arwani Thomafi menyatakan anggotanya solid mendukung Pilkada lewat DPRD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News