Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Bawaslu Blitar: KPU Harus Patuhi Putusan MA

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Bawaslu Blitar: KPU Harus Patuhi Putusan MA

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar meminta mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018.

PKPU itu memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Namun dalam uji materi, MA memutuskan jika eks narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi calon legislatif. Keluarnya putusan MA ini sekaligus menegaskan bahwa larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahudin mengatakan, meski belum menerima surat resmi dari KPU RI terkait putusan MA, Bawaslu Kabupaten Blitar mengingatkan agar segera melaksanakan putusan MA jika sudah menerima surat resmi. Artinya harus memasukkan nama Edy Muklison, Caleg eks narapidana korupsi dari Partai Golkar, yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). Menurut dia, keputusan MA ini bersifat final. Sehingga KPU diyakini akan melakukan putusan itu.

"Sebelumnya Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersepakat apapun putusan MA terkait uji materi PKPU harus dijalankan. Sehingga mau tidak mau KPU juga harus melaksanakan putusan itu. Tak terkecuali ," ungkap Hakam Sholahudin, Selasa (18/9/2018).

Sebelumnya, Edy muklison mengatakan, jika KPU tidak memasukan namanya ke dalam DCT, KPU akan menerima risiko besar. Karena Pemilu 2019 terancam dinyatakan ilegal dan batal demi hukum, karena KPU tidak melaksanakan Undang-Undang. "KPU wajib melaksanakan putusan MA itu, kalau tidak berarti mereka melanggar undang-undang," ungkap Edi.

Sementara KPU Kabupaten Blitar hingga kini belum memasukan nama Edy Muklison dalam DCT. Alasanya dalam hal ini kapasitasnya hanya sebagai pelaksana di tingkat daerah. Sehingga pelaksanaan dan teknis putusan MA masih menunggu instruksi dari KPU RI. (ina/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO