Presiden SUsilo Bambang Yudhoyono mengeluh karena merasa didesak media dan parpol tertentu untuk menaikkan BBM. Foto: indopos
JAKARTA(BangsaOnline)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
mengaku merasakan tekanan atau desakan luar biasa kepada pemerintahan yang ia
pimpin sekarang ini agar segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Tekanan ini boleh dikatakan luar biasa, boleh dikatakan dari kalangan
parpol tertentu dan media konvensional tertentu dan juga sejumlah pihak,"
aku SBY dalam program wawancara khusus "Isu Terkini" yang
disebarluaskan lewat Youtube, hari ini.
SBY mengingatkan, waktu ia hendak mengawali jabatan presiden tahun 2004, dia
tidak pernah mendesak pemerintahan yang ada (saat itu pemerintahan Megawati
Soekarnoputri) untuk segera menaikkan harga BBM.
"Padahal dulu (tahun 2004) gap (ketimpangan)-nya jauh sekali antara
harga yang disubsidi dengan harga keekonomian," terang SBY
Namun, SBY mencoba memahami mengapa ia terus dipaksa untuk menaikkan BBM. Yang
ia tangkap, hal itu didesak untuk menekan defisit. Namun alasan itu baginya
kurang tepat, karena pemerintahan yang ia pimpin sudah melakukan banyak langkah
untuk menekan defisit.
"Tahun lalu BBM dinaikkan, tahun ini kami naikkan harga listrik, menaikkan
bahan bakar gas, pemotongan anggaran, itu semua untuk kurangi defisit,"
kata SBY.
"Dan jangan lupa, setiap kami usulkan menaikkan BBM, selalu ditolak DPR.
Sejumlah fraksi tak setuju. Alasannya, inflasi naik dan kemiskinan membengkak.
Justru kenapa sekarang kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah itu menaikkan
kemiskinan dan membebani masyarakat?" ucap SBY.
Menurut SBY, kalau ia menaikkan lagi harga BBM pada tahun ini maka beban rakyat
terlalu berat.
"Kasihan mereka (rakyat)," tegasnya.
Seperti diberitakan, selama ini Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) paling getol menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebagai partai yang mengklaim partai wong cilik, PDIP merasakan kenaikan harga
BBM hanya akan semakin menyengsarakan wong cilik karena efek kenaikan harga BBM
pasti langsung berimbas pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Itulah yang dengan lantang disuarakan Rieke Diah Pitaloka, politisi PDIP, pada
saat Presiden SBY akan menaikan harga BBM pertengahan tahun lalu. Bahkan Rieke
menuduh kenaikan harga BBM adalah "Konspirasi Sistematis". Berikut
kami kutip lengkap berita tahun lalu:
Dalam sebuah surat terbuka, Rieke mempertanyakan para
anggota dewan yang bersikukuh ingin menyepakati pencabutan subsidi BBM.
"Apa yang membuat bersikukuh menyepakati pencabutan subsidi BBM dan
mengalihkannya ke Balsem (Bantuan Langsung Semaput). Apakah kita lupa bahwa
kita anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Kita dipilih rakyat," ujar Rieke
dalam surat yang diterima Liputan6.com, Minggu (16/6/2013).
Wanita yang pernah ikut bersaing dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat itu juga
mempertanyakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan
pemerintah sebagai solusi kenaikkan harga BBM. Hal tersebut, menurut Rieke,
tidak menjamin rakyat Indonesia mendapatkan hidup lebih baik.
"Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para
pemilih kita hidupnya jadi sejahtera? Dengan BLT apakah kesehatan, pendidikan
dan ekonomi rakyat yang jadikan kita wakil rakyat hidupnya jadi lebih terjamin?"
tambah Rieke.
Dia menambahkan, harga BBM nantinya akan naik juga akan memicu harga-harga
kebutuhan pokok lainnya juga akan naik dan hal itu akan lebih membebani rakyat.
"Kita juga sama-sama tahu, kalau BBM Naik, ongkos transportasi naik, biaya
produksi naik, harga-harga pasti naik, sementara penghasilan rakyat tidak
naik," jelas anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP itu.
Terkait adanya sidang paripurna untuk mengesahkan kenaikkan harga BBM yang akan
digelar besok Senin 17 Juni 2013, Rieke mengimbau kepada para anggota dewan
untuk merenung dan mempertimbangkan keputusan-keputusan yang berpihak kepada
rakyat. Dia juga meminta keputusan apapun yang akan dihasilkan oleh anggota
dewan nantinya dapat menyelamatkan ekonomi rakyat.
"Anggota dewan yang terhormat, kita semua tahu, besok 17 Juni 2013 adalah
Paripurna persetujuan APBN-P 2013. Kalau kita ikut maunya pemerintah subsidi
BBM hanya 6 triliun berarti kita setuju harga BBM naik. Kalau kita alokasikan
subsidi BBM 48 triliun artinya kita tidak setuju harga BBM naik. Malam ini kita
punya waktu merenung bersama."
"Betulkah keinginan sebagian besar dari kita kurangi subsidi BBM (BBM
naik) betul-betul karena pertimbangan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat
ataukah karena ada dari kita jadi bagian dari konspirasi sistematis akal-akalan
kelabui rakyat untuk selamatkan ekonomi diri sendiri yang butuh dana untuk
pemenangan 2014?" tutup Rieke.
Kini PDIP dan Jokowi malah mendesak Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung menyindir PDIP. Menurut Wasekjen PKS Fahri Hamzah, partai berlambang banteng itu memiliki tradisi menolak kenaikan harga BBM.
"PDIP kan tradisinya menolak kenaikan harga BBM," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Fahri mengatakan semua pihak harus melihat neraca keluarga Indonesia dimana saat pendapatan tetap tetapi pengeluaran cukup tinggi. "Ini berbahaya, efek kenaikan harga BBM menyerang pengeluaran," tutur Fahri.
Ia mencontohkan kenaikan harga akan meliputi transportasi dan kebutuhan pokok. Sementara pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami kenaikan. "Ini membuat susah bernafas, enggak boleh kenaikan BBM, kecuali mengerti cara mengatasi serangan neraca yang tidak membuat lumpuh," imbuhnya.
Menurut Fahri, pandangan PDIP dahulu mengenai BBM sangat cerdas. Untuk itu, PKS akan mengikuti cara pandang PDIP.
"PKS menolak, kita ikut PDIP, Jokowi-JK harus ikut PDIP. Dapat presiden baru harusnya happy, malah susah. Kalau berani? dari dulu saya meragukan Jokowi, makanya saya pilih yang berani," katanya.
