88 Relawan Jokowi Nuntut Status, JK: Kalau Nuntut Bukan Relawan

JAKARTA(BangsaOnline)Para pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla mulai menuntut status dan jabatan. Bahkan perwakilan 88 relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dipimpin Boni Hargens mendatangi kantor Transisi untuk mempertanyakan status mereka di tim bentukan presiden terpilih. Jokowi membenarkan para relawan dapat terlibat dalam pokja tim Transisi, namun jumlahnya dibatasi.

"Relawan memang boleh dalam tim Transisi. Tapi dalam 1 pokja hanya boleh 4 nama," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (26/8/2014).

Dalam tim transisi, ada 22 pokja yang bekerja di bawah koordinasi 4 orang Deputi. Pokja itu membahas isu strategis mulai dari APBN hingga arsitektur kabinet.

Jokowi mengaku membuka peluang relawan untuk ikut dalam tim transisi tersebut. Deputi akan menerima nama tersebut tapi akan diseleksi sesuai kebutuhan.

Namun, ia juga menyadari jika tak semua relawan dapat diikutsertakan dalam tim yang mempersiapkan program kerja pemerintahan.

"Ya memang boleh. Nyodorin 4 nama tapi ya memang tidak bisa semuanya masuk," ujarnya.

Sementara Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan relawan harusnya bekerja secara sukarela, bukan memaksa.

"Namanya juga relawan. Kalau menuntut macam-macam bukan lagi namanya relawan," ujar JK di kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014).

JK mengatakan dirinya dan Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai kerja kerja di yang lakukan oleh para relawan pada pilpres lalu.

"Tapi ketika menang dan menuntut sesuatu maka dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai seorang relawan," terangnya.

Jokowi-JK mengundang seluruh relawan untuk memberikan masukan program kerja ke depan. Namun JK menegaskan dirinya tidak sedang membuka lapangan kerja.

"Nanti kalau ada relawan yang kompeten dan baik bisa menjadi menteri dan dirjen. Semua terbuka," kata dia.

Juru bicara relawan Jokowi, Boni Hargens menepis kabar yang menyudutkan soal kedatangan kelompok relawan ke rumah transisi. Kedatangan mereka sebenarnya untuk ikut bekerja di rumah transisi sebagai bagian dari peran serta relawan mengawal proses pemerintahan Jokowi-JK.

"Nggak ada itu kita minta jabatan, atau menteri. Nggak bener itu," kata Boni Hargens saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2014).

Tuntutan Boni Hargens memang dinilai berlebihan. "Nggak perlu show of force kaya gitu. Relawan jangan berlebihan. Nggak etis," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito saat berbincang, Selasa (26/8/2014).

Menurut dia, tim transisi telah terbuka, apalagi Jokowi juga memberi sinyal meminta input kepada relawan. Jokowi juga minta dikawal relawan dalam bekerja.

"Relawan ini semestinya mengontrol apakah tim transisi memadai atau nggak. Apakah desain dan agendanya efektif atau tidak. Nggak perlu sampai menyampaikan pernyataan sikap menuntut ikut bekerja," jelas dia.

Relawan, menurut Arie, adalah kekuatan politik bekerja berdasarkan solidaritas dan kesukarelaan. Tak lantas kemudian menuntut ikut bekerja dan terlibat. Para relawan tugasnya sekarang adalah mengawal, biarkan Jokowi-JK yang bekerja.

"Nggak perlu relawan itu jabatan, kan namanya relawan harusnya mengedepankan mengawal proses," tambahnya.

"Jabatan nggak usah dikejar, kalau kompeten dan memenuhi kriteria pasti diplih Jokowi. Relawan itu harusnya bangun soliditas, nggak perlu kaya gitu menuntut-nuntut," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News