Eny Setyowati, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pacitan.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Program transmigrasi yang beberapa tahun lalu sempat digalakkan pemerintah di banyak daerah sepertinya mulai lesu. Apalagi program tersebut saat ini diambil alih pemerintah provinsi, sedangkan pemda hanya sebatas mengusulkan.
"Semua pemprov yang menentukan," ujar Eny Setyowati, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan saat ditemui di Kantor Bupati, Jumat (23/3).
BACA JUGA:
- Pemkab Pacitan Imbau Pengusaha Segera Bayarkan THR Karyawannya
- Bantu Rehab Rumah Kaum Duafa di Pacitan, Baznas Jatim Gelontorkan Dana Rp175 Juta
- Gowes di Pacitan, Khofifah Sebar Bantuan dan Tinjau Pembangunan Museum & Galeri SBY-Ani
- Lokasi Perawatan Pasien Positif Covid-19 di Wisma Atlet Pacitan akan Dipisah
Menurut mantan Asisten Pemerintahan tersebut, kuota transmigran relatif terbatas. Pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemprov Jatim hanya memberikan kuota sebanyak 10 kepala keluarga (KK) yang akan dibagi ke 38 kabupaten/kota. Sekalipun diakuinya, tidak semua kabupaten ataupun kota mengikuti program tersebut.
"Seperti Surabaya misalnya, tidak mengambil jatah kuota tersebut," ungkap dia.
Sedangkan untuk Kabupaten Pacitan sendiri, lanjut dia, animo masyarakat untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi. Hanya saja, kuotanya yang memang sangat terbatas.
"Kita tengah mengajukan ke pemprov agar ada penambahan kuota transmigrasi untuk Pacitan. Sebab sampai detik ini sudah ada 10 KK yang siap diberangkatkan. Mereka sudah kita bekali beragam pelatihan," beber Eny. (yun/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
