Warga saat demonstrasi di Jalan RE Martadinata. Foto: Rony Suhartomo/BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa menggelar demonstrasi di Jalan RE Martadinata, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menolak kebijakan Dishub membelakukan sistem satu arah (SSA) di jalur tersebut, Jumat (16/3).
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk penolakan terkait dengan diberlakukannya, SSA di Jalan RE Martadinata. Lantaran warga beralasan, penerapan sistem tersebut merugikan mereka.
BACA JUGA:
- Pecah Ban, Bus Pahala Kencana Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto
- Pengadilan Negeri Jombang Tolak Gugatan Sengketa Kakak Ipar Senilai Rp5,9 Miliar
- Tertipu Ratusan Juta, Puluhan Korban Aplikasi Smart Wallet di Jombang Geruduk Rumah Anggota Dewan
- Polsek Peterongan Jombang, Bina dan Ajak Tadarus Remaja yang Terjaring Razia Balap Liar
“Aksi ini sebagai bentuk penolakan kami karena Dishub memaksa menerapkan SSA. Kami menolak perenarapan sistem satu arah di Jalan RE Martadinata, karena warga sangat dirugikan dengan diberlakukannya sistem ini,” kata Erwin yang juga koordinator aksi.
Menurut Erwin, selama ini Dishub terkesan memaksa dengan penerapan SSA di Jalan RE Martadinata. Tanpa bersedia membuka Andalalin (Analisa Dampak Lalulintas) keberadaan bangunan di sepanjang jalan tersebut.
“Ayo dibuka Andalalinnya. Mereka tidak mau membuka Andalalin penyebab kemacetan, maka kami memaksa dalam tanda kutip agar ini minimal ditangguhkan atau maksimal bahkan seterusnya ini tidak diberlakukan di Jalan RE Martadinata,” imbuhnya.
Ada beberapa faktor penyebab kemacetan dan keruwetan di Jalan RE Martadinata. Antara lain, adanya bongkar muat liar disaat jam kerja. Selain itu juga parkir liar di sepanjang jalan itu kendati terdapat rambu larangan parkir.
“Kemudian yang membuat kami kecewa tidak pernah ditertibkannya Pedagang kaki lima. Sudah jelas, tiga faktor itu yang membuat kemacetan tetapi mereka pihak Dishub sepertinya tutup mata,” paparnya.
Erwin mengaku, pemerintah desa sebenarnya siap membantu untuk menertibkan para PKL dan mobil yang parkir sembarangan di Jalan RE Martadinata. Asalkan, pihak-pihak terkait bersedia untuk duduk bersama guna menyelesaikan persoalan itu.
“Jadi mulai hari ini, rambu-rambu dilarang masuk akan kita tutup. Kami tidak akan merusak, karena itu melanggar hukum. Insyaallah hari Senin atau Selasa depan mereka (Dishub) akan mengajak kita duduk bersama untuk mencari solusinya,” terangnya.
