Gubernur Jatim berbincang akrab dengan Gubernur Sulsel dan Gubernur NTT.
"Kesemuanya itu akan bermuara dalam mencegah langkah dan tindakan kejahatan, sehingga radikalisme, terorisme dan bencana bisa diantisipasi," ungkapnya.
Menurutnya, ancaman potensi yang perlu dicermati adalah cyber threats atau siber, biologi dan kesenjangan. Ancaman kesenjangan merupakan akar dari munculnya berbagai macam bentuk radikalisme, ekstremisme dan populisme.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius dalam kebijakan pendanaan anggaran penanggulangan bencana dan radikalisme. Fokus pemerintah di tahun 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
“APBN 2018 ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan di dukung oleh kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017,” paparnya.
Terhadap potensi bencana, ia menjelaskan resiko bencana alam dan terorisme harus dimitigasi secara komperhensif, sistematis dan bekelanjutan. "Bencana sangat memengaruhi perekonomian di Indonesia. Salah satunya, yakni bencana Tsunami di Aceh, telah membuat anggaran negara membengkak, yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur," ungkapnya.
Menkeu menambahkan, masyarakat kelompok bawah atau miskin adalah bagian yang rentan akibat bencana. Oleh karenanya, jika ingin menanggulangi kemiskinan di masyarakat, pemerintah hendaknya harus mampu serta meminimalisir daerah rawan bencana.
Ditambahkan, dampak bencana seperti erupsi gunung, kebakaran hutan, tsunami rata-rata menghabiskan dana perbaikan yang besar. Kerusakan seperti infrastruktur rata-rata menghabiskan dana US $ 4,5 milyar. "Maka yang terbaik adalah deteksi dini," tandasnya.
Untuk itu, terkait upaya mengurangi bencana, Pemerintah melakukan dua strategi utama menurunkan indeks rasio bencana melalui pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim Jonathan Judianto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim Drs. Budi Santosa dan Karo Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto. (hms/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
