Ini yang Dilakukan Risma setelah Izin Konservasi KBS Turun

Surabaya-(BangsaOnline)

Apa yang akan dilakukan Walikota Tri Rismaharini setelah izin konservasi KBS dari Menhut turun? Yang pasti, dana miliaran rupiah disiapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Yang mendesak, menurut Walikota Surabaya Tri Rismaharini ialah memperbaiki sarana dan prasarana serta infrstruktur di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Penambahan kandang dan satwa baru akan menggunakan lahan parkir yang ada di samping KBS.

"Untuk penambahan atau perluasan kandang baru untuk satwa, kami akan koordinasi lagi," kata Risma Senin (18/8) usai penyerahan SK konservasi dari Menhut.

Kandang akan didirikan di bekas lahan parkir komplek KBS yang biasanya digunakan untuk motor maupun bis. Kebutuhan parkir pengunjung akan dipindahkan di kawasan Joyoboyo dekat Terminal Joyoboyo atau sisi selatan KBS. Saat inilahan tersebut sebagian milik Pemkot dan sebagian lagi milik PT KAI.

"Dengan pemindahan lahan parkir ini otomatis akan menambah ruang, juga infrastruktur lain, terutama water treatment. Itu yang mendesak kita kerjakan,"tandas Risma.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sendiri menilai, langkah-langkah yang dilakukan pengelola KBS (PD Taman Satwa) sudah cukup bagus, muali dari penataan hingga segi makanan dan kemampuan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana.

"Dulu kan sudah lama-lama. Satwa yang sudah turun temurun juga bisa ditukar dengan satwa yang baru, itu juga dalam rangka perbaikan,”ujar Menhut yang menandaskan jika perbaikan tersebut tidak cukup waktu sehari dua hari, perlu waktu lama. Kemenhut akan membantu memberikan training bagi keeper satwa baik dari dalam negeri maupun luar negeri

Secara umum, untuk lahan di Surabaya, walikota mengatakan, 10 persen lahan dï surabaya akan dijadikan hutan kota, dan 30 persennya dijadikan tempat terbuka fasum (fasilitas umum).

”Hutan mangrove di Surabaya merupakan hutan yang terbesar dï Indonesia, dan 3 persen luas hutan mangrove di Surabaya merupakan terbesarnomer 3 dï dunia,”urai Risma di depan menhut Zulkifli Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News