Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto.
“Bisa jadi kerjasamanya dengan petugas yang ada ditempatkan di jembatan timbang. Karena keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah pusat,” kata Heri.
Politikus Partai Nasdem ini menyayangkan masih belum beroperasinya jembatan timbang hingga sekarang. Baginya, ini bisa berpengaruh kepada mulusnya jalan di Jatim. Terlebih saat ini sudah masuk puncak musim hujan, di mana jalan rawan rusak karena genangan air hujan yang tidak sempurna dan tonase kendaraan tidak terkontrol.
Semenntara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal tersebut. Dirinya beralasan, secara prinsip undang-undang jembatan timbang sudah milik pemerintah pusat.
“Jadi kita hanya bisa usul ke (pemerintah) pusat. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wong itu undang-undang,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.
Kendati demikian, orang nomor satu di lingkungan pemprov Jatim ini pun telah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk menyediakan material perbaikan untuk ruas jalan nasional. Yang baginya, melihat awal tahun ini sangat buruk penanganannya terhadap jalan rusak.
"Kemarin Pak Menteri tolong, aspal, pecahan batu itu sudah disiapkan di balai (Balai Besar Penanganan Jalan Nasional),” sebut Pakde Karwo. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
