Mensos RI Khofifah Indar Parawansa saat memantau pencairan dana PKH di Kecamatan Rungkut. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo yang juga Gubernur Jatim mengakui kewenangan terbesar soal siapa yang akan dipilih menjadi Cawagub pasangan Cagub Khofifah Indar Parawansa (KIP) di Pilgub Jatim 2018 ada di tangan Cagub.
"Masalah Cawagub yang paling besar itu kewenangannya di tangan pengguna (user). Usernya ya Bu Khofifah (Cagub)," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, Minggu (12/11).
Hingga saat ini, lanjut Pakde Karwo, pihaknya masih menunggu hasil Tim 9 yang tengah merumuskan Cawagub yang dianggap paling cocok mendampingi Khofifah. "Sesuai intruksi DPP, kami hanya memberi masukan supaya diambilkan dari kultur Mataraman," jelas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Sementara menyangkut Cawagub Khofifah harus dipakaikan baju Partai Demokrat, kata Soekarwo itu bagian dari fatsoen atau tata krama politik yang tak perlu harus diundangkan. "Parpol yang paling besar, yang akan membawakan wakilnya," dalih Pakde Karwo.
Ia juga sedikit kecewa karena harapan adanya tokoh birokrat yang maju di kontestasi Pilgub Jatim sulit terwujud. Padahal dari tiga nama birokrat yang diusulkan DPD PD Jatim ke DPP, sebenarnya juga sudah masuk dalam 8 nama yang diusulkan tim 9 yang terdiri dari 17 orang kiai sebagai kandidat Cawagub Khofifah.
"Tapi hasil survei yang kemudian dikerucutkan menjadi dua nama, ternyata tak masuk. Ya itulah bagian dari rezim survei," kelakarnya.
