Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini SH. MSi.
PEMKOT PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Sinergi antara Pemkot Probolinggo dengan DPRD setempat memang sangat kuat. Namun, tetap saja jika ada beberapa hal yang dianggap kurang baik bagi kelangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan masyarakat, Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini SH. MSi secara tegas menolaknya.
Terbukti, ketika dewan berencana mengajukan anggaran kegiatan Kunker ke Luar Negeri (LN) dalam RAPBD 2018 mendatang, hal ini ditentang Wali Kota pertama perempuan itu. Namun, rencana itu tetap saja diakomodir. Tetapi, tidak dimasukkan dalam RAPBD 2018, melainkan pada P-APBD 2018 mendatang.
Wali Kota yang dikenal tegas itu memberikan pertimbangan jika KUA PPAS dan RAPBD 2018 dari semua SKPD telah tersusun sempurna, termasuk yang telah disusun sekretariatan dewan atau Sekwan.
"Alasan lain yakni anggaran RAPBD 2018 (induk) sangat kecil dibanding P-APBD-nya. Karena di tahun itu ada pelaksanaan Pilkada. Secara otomatis anggaran juga terserap untuk KPU, Panwas serta PAM Pilkada yang harus tercaver dalam APBD 2018," tegas Rukmini.
Lebih jauh ditegaskan Rukmini jika rencana Kunker Dewan ke Luar Negeri itu dipaksakan, konsekuensinya harus merombak anggaran SKPD.
"Kalau itu dipaksakan, SKPD mana yang akan dirombak dan dikurangi. Karena, semua telah tersusun beserta KUA PPAS-nya. Namun, rencana itu tetap kita diakomodir dan akan disusun permintaan DPRD tersebut dalam perencanaan KUA PPAS dan PAK 2018 mendatang," tukasnya.
Sementara, menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD setempat, Roy Amran mengaku menerima pertimbangan Wali Kota itu. Namun, menurutnya pihaknya tetap memberikan masukan jika kunker ke LN itu tetap akan membawa manfaat.
Alasan Kunker ke Luar Negeri itu bukan tanpa alasan. DPRD mengusulkan anggaran kunker ke Luar Negeri penuh dengan pertimbangan yang matang dan dirasa akan membawa manfaat yang cukup kepada kepentingan masyarakat.
"Pada 2014 lalu, seluruh anggota dewan mengikuti Bimtek di Surabaya dengan menghadirkan narasumber dari pihak Kemendagri. Dari penjelasan Kemendagri, dewan boleh kunker ke Luar Negeri asalkan tujuannya jelas, apa yang dihasilkan dari kunjungan ke luar negeri untuk Kota Probolinggo," katanya, Rabu (18/10). (ndi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
