BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Dua orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro. Dua anggota KPK itu dari divisi pencegahan tindakan korupsi, yakni Arif Nur Cahyo dan Herrynudin.
Arif Nur Cahyo kepada wartawan mengatakan, kunjungan ke Bojonegoro ini merupakan tindak lanjut pertemuan penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi beberapa waktu lalu. Penandatanganan komitmen dilakukan KPK bersama seluruh kepala daerah di Jawa Timur, tepatnya pada 10 Juli kemarin.
"Kami ingin melihat progres report rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Karena selama ini 60 persen korupsi terjadi pada kegiatan pembelian barang dan jasa," ucapnya, Kamis siang (24/8).
Oleh karena itu, dia meminta agar semua tahapan mulai perencanaan dan penganggaran terintegrasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum alias korupsi.
Sementara itu, Herrynuddin yang juga dari anggota KPK menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro sampai akhir tahun depan. Dia berharap apa yang dilakukan di Bojonegoro tak sekadar rencana aksi, namun diimplementasikan di lapangan.
"Rencana aksi ini membutuhkan sinergitas semua pihak, baik jajaran eksekutif dan legilatif serta unsur lainnya. Dengan adanya komitmen ini, maka semua akan berjalan baik dan dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya.
"KPK hanya membantu dan mengawasi agar standar kinerja di pemerintahan transparan dan jelas," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Soehadi Moeljono menegaskan bahwa rencana aksi yang disusun ini dalam upaya perbaikan tata pemerintahan dengan bimbingan dari KPK.
Dalam pertemuan bersama dua orang anggota KPK ini juga dilakukan paparan yang dijelaskan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diawali dari Dinas Komuikasi dan Informatika Pemkab Bojonegoro, Kemudian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dilanjutkan oleh OPD lainnya. (nur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
