Junaidi Pelor
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Program mencetak wirausahawan muda dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep sebesar 4 miliar disorot Sumenep Corruption Watch (SCW). Junaidi Pelor, pegiat SCW, mengatakan bahwa program tersebut berpotensi banyak masalah.
Sebab, menurut dia, program tersebut diswakelolakan ke inkubator STKIP PGRI. "Itu jelas melanggar perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa karena tidak memenuhi syarat," tegas Junaidi Pelor.
BACA JUGA:
- Dugaan Pengadaan Kanopi Fiktif di Kemenag Sumenep Dilaporkan ke Polisi
- Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di Sumenep, Kejari Bidik Tersangka
- Dinkop dan UM Sumenep Kembali Gelar Diklat Manajemen KSP/USP Berbasis Syariah
- Pencabutan Kasus Dugaan Penyimpangan Bantuan Kedelai, Sidiq Tunggu Jawaban Rinci Polda
"Untuk mengelolakan sebuah program, syarat yang harus dipenuhi yakni melihat besaran anggaran dan sifatnya penyedia barang/jasa masih memiliki minat. Jika diberlakukan sebagaimana mekanisme yang sebenarnya, kecuali penyedia barang/jasa tidak berminat jika lihat anggarannya kecil," tegasnya
Oleh sebab itu, Junaidi menilai anggaran sebesar 4 miliar ini tidak jelas peruntukannya. "Hal ini bisa dilihat dari beberapa pos anggaran, mulai dari belanja pegawai yang tidak riil atau terindikasi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Ini sangat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," terangnya.
Bahkan, Junaidi menuding jika Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep Imam Trisnohadi tidak transparan terkait penggunaan anggaran dana Pubdekdok sebesar Rp 203.975.500.
"Ini bukan anggaran yang sedikit, jadi jangan ditutup-tutupi. Apalagi teknis pelaksanaannya diswakelolakan ini sudah tidak benar," kecamnya.
Junaidi meminta agar Imam Trisnohadi membuka penggunaan anggaran senilai Rp 4 miliar ini ke publik. "Anggarannya cukup besar dan rawan untuk diselewengkan. Apalagi kurangnya profesionalitas dan minimnya SDM pelaksana. Jadi Kepala Dinas Koperasi ini sudah jelas melanggar perpres 54/2010 dan perubahannya serta melanggar peraturan LKPP No 14/2012 tentang juknis pengadaan barang dan jasa," tegas Junaidi Pelor.
Terkait hal ini, Imam Trisnohadi belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi via seluler, ia tidak merespon. (fai/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
