Bangunan untuk niaga yang menjadi salah satu andalan Pemkab Gresik untuk mengeruk PAD. foto: syuhud/bangsaonline
"Saya dengar hingga saat ini hutang pemerintah kepada para rekanan masih sangat besar yang belum terbayar setelah mereka merampungkan pekerjaan proyek di tahun 2016," ungkapnya.
"Di DPU sendiri waktu itu masih ada tunggakan hingga Rp 68 miliar setelah tutup buku APBD 2016. Gak tahu saat ini sudah berapa tunggakan yang belum terbayar," sambungnya.
Meski begitu, Muafiyah berharap agar Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Sambari mampu mewujudkan target PAD sehingga bisa mewujudkan janji-janji saat kampanye lalu. "Kalau APBDnya tidak kuat, masak bisa pemerintah mewujudkan program yang dijanjikan kepada masyarakat," pungkas mantan anggota DPRD Gresik ini.
Sementara Ketua PPP Gresik versi Djan Farid, Ali Muchid, menyarankan agar DPRD dan Pemkab Gresik lebih realistis dalam menentukan target PAD.
Menurut ia, pendapatan suatu daerah dipengaruhi banyak variabel. "Di antaranya dipengaruhi kondisi perekonomian baik nasional maupun regional, termasuk tingkat suku bunga dan lainnya. Jadi, DPRD maupun eksekutif harus banyak belajar, biar hasil PAD yang didapatkan tidak jauh dari yang ditetapkan atau ditargetkan," tandas mantan Ketua Komisi B DPRD Gresik ini. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
