Jelang Pilkades Serentak Trenggalek, Forkopimda Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Jelang Pilkades Serentak Trenggalek, Forkopimda Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Rakor Forkopimda Trenggalek

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Guna meminimalisir munculnya ancaman konflik sosial dari perhelatan Pilkades serentak dalam waktu dekat ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat koordinasi tim terpadu, Senin (17/4). Topiknya; penanganan konflik sosial. Di kabupaten itu, ada tujuh desa yang akan menggelar Pilkades.

"Kita harap masyarakat bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Bupati Trenggalek Emil Dardak.

Menurutnya, stabilisasi keamanan dan kenyamanan ini tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat untuk ikut menjaganya. Ia mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Di tempat yang sama, Dandim 0806 Trenggalek Letkol Arm Bayu Argo dalam paparannya lebih menekankan kepada seluruh peserta rapat yang hadir, untuk melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pencegahan.

"Saat ini marak upaya provokasi untuk menciptakan konflik sosial di masyarakat. Apalagi melalui sosial media, upaya itu sangat luar biasa. Kita harapkan warga masyarakat jangan terpengaruh," ucapnya.

Senada dengan Bupati Emil dan Dandim 0806 Trenggalek, Kapolres Trenggalek AKBP Donny Adityawarman SIK MSi menyatakan, sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, konflik soSial itu berpotensi mengarah pada khalayak. Padahal permasalahan yang ditimbulkan, hanya dua pihak dan bukan konflik sosial," terangnya.

Sama halnya dengan anggota Forkopimda lainnya. Kajari Trenggalek Umaryadi SH MH berbagi wawasan hukum mengenai ancaman konflik sosial. Dia banyak mengulas mengenai banyaknya ancaman radikalisme maupun ancaman stabilisasi keamanan lainnya.

Diharapkan bupati, usai rapat koordinasi ini, hendaknya kedepan dibentuk standar operasional upaya pencegahan dan penanganan permasalahan konflik sosial ini. Hadir dalam rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial ini, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Ormas. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO