“Ada kekosongan yang terjadi antara November hingga Februari. Padahal itu saat puncaknya musim curah hujan, sehingga jalan mudah rusak. Ini harus dicarikan solusi agar kualitas jalan tetap terjaga,” imbuh Hamy.
Sementara itu, Kepala BBPJN VIII, Ketut Darmawahana menjelaskan, penerapan sistem swakelola dan long segment pada 2018 sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Usalan tersebut sudah masuk ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah disetujui untuk anggaran tahun depan. Hal itu dilakukan agar penanganan jalan rusak dapat ditangani secara cepat," ujar, Kepala BBPJN VIII, I Ketut Darmawahana.
Meski telah mendapat lampu hijau dari Menteri PUPR, lanjut Ketut, namun pihaknya tetap akan berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap sistem yang digunakan.
"Kami berharap kordinasi ini tidak terjadi doubel anggaram pada saat dua sistem pembiayaan perbaikan jalan ini diterapkan," pungkas pria berdarah Bali itu. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
