Senin, 28 September 2020 04:00

Kepala Dinas PMD Gresik Bantah Bupati Keluarkan Perbup Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Selasa, 21 Februari 2017 15:50 WIB
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Kepala Dinas PMD Gresik Bantah Bupati Keluarkan Perbup Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Tursilowanto Harijogi, Kepala Dinas PMD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) membantah tudingan bahwa Bupati Sambari Halim Radianto telah mengeluarkan Perbup (peraturan bupati) terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Bantahan ini disampaikan Kepala Dinas PMD, Tursilowanto Harijogi. 

"Tidak benar kalau Pak Bupati sudah keluarkan Perbup pasca putusan MK. Salah itu," kata Tursilowanto kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/2).

Dia juga membantah Pemkab telah melakukan sosialisasi tentang perbup ini kepada Asosiasi Kepala Desa (AKD).

BERITA TERKAIT:

Hanya saja, Tursilowanto mengatakan jika pihaknya sempat meminta masukan AKD terhadap implementasi keputusan MK Nomor128/PUU-XIII/2015, pasca dikabulkannya pengujian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Masukan itu disampaikan saat ada sosialisasi tentang BPJS Kesehatan yang dihadiri oleh AKD di beberapa kecamatan.

"Masukan dimaksud mulai pelaksanaan rekruitmen perangkat desa dan pelaksanaan Pilkades serentak. Jadi untuk bahan draf perbup. Bukan sosialisasi perbup," pungkasnya.

Namun, langkah ini dikecam Komisi A DPRD Gresik. Salah satu anggota Komisi A, Suberi, SH menuding tindakan yang dilakukan Dinas PMD dengan meminta masukan ke AKD telah membuat kegaduhan di tingkat desa lantaran tidak ada koordinasi dengan pihaknya. "Banyak kepala desa yang kirim surat ke Komisi A," kata Suberi.

"Monggo diluncurkan programnya, tapi ajak ngomong dong Komisi A," cetus politisi senior Partai Demokrat asal Sidayu ini.

Menurutnya, sosialisasi rencana Perbup tersebut meresahkan perangkat desa. "Ini surat keberatan dan protes dari Sekdes (sekretaris desa) dan masyarakat terus mengalir ke Komisi A," terangnya.

"Ya ini pak Qodir (anggota Komisi A) sudah bawa surat protes asli dari beberapa Sekdes dan warga," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi A membandingkan Bupati Sambari dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Sebab, Risma baru berani mengeluarkan Perwali soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasca putusan MK setelah berkoordinasi dan harmonisasi dengan Badan Pembuat Perda dan Komisi A," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Minggu, 20 September 2020 21:35 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Banyuwangi banyak memiliki pantai cantik yang mempesona dengan keindahannya. Pantai yang bisa memikat para traveler datang di bumi sunrise of java ini.Tetapi bukan hanya pantai cantik saja yang menarik wisatawan mancan...
Kamis, 17 September 2020 20:43 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan---Sebuah video mencuat di media sosial. Viral. Isinya seorang perempuan desa. Madura. Menyanyikan lagu dangdut. Ciptaan Rhoma Irama.Penampilan perempuan itu sangat udik. Norak. Tanpa rias wajah. Bahkan video itu direkam d...
Minggu, 27 September 2020 12:13 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*30. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati innaa laa nudhii’u ajra man ahsana ‘amalaanSungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala or...
Minggu, 27 September 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...