Pakde Karwo memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa dan civitas akademika Unhas, didampingi Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Palubuhu, dan Ketua Majelis Wali Amanah Univ Hasanuddin.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dinamika krisis ekonomi global berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan inovasi daerah agar tak sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN. Caranya, diusulkan tiga strategi pembiayaan non-APBD, yakni kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), obligasi melalui perusahaan (corporate bond) serta sistem keuangan syariah.
Pandangan ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kab/kota di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
Pakde Karwo mengatakan, strategi pembiayaan non-APBD ini bisa dilakukan pertama, melalui kerjasama. Salah satunya melalui kerjasama pembiayaan yang 100 persen sahamnya berasal dari Menteri Keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kerja sama ini salah satunya dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Strategi pembiayaan non-APBD kedua adalah melalui obligasi (bond). Di mana, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (municipal bond), melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan (corporate bond).
”Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit. Kalau gagal, APBD kita yang kena. Jadi kita lewat corporate bond, agar kalau gagal, komisi dan direksinya yang membayar,” katanya.
Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah. Menurut Pakde Karwo, saat ini Provinsi Jatim menjadi pilot project OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Pemprov Jatim akan mengembangkan Bank Syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), karena uang masyarakat di BMT sangat besar.
