Hidayat Nur Wahid
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pencopotan Letkol Czi Ubaidillah dari jabatannya sebagai Dandim Lebak menjadi pelajaran berharga bagi berbagai pihak. Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena menggelar latihan Bela Negara untuk anggota Front Pembela Islam (FPI).
"Dandim sudah dicopot dan diganti sehingga dengan demikian persoalan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun yang ingin mengadakan acara-acara (bela negara) seperti itu," kata Pramono di kantornya, Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Senin (9/1).
BACA JUGA:
- Menghabisi Etnis Arab, Membela Etnis Tionghoa, Radikalisme tanpa Pengakuan
- Munarman, Eks Petinggi FPI Ditangkap Densus 88 Terkait Baiat Teroris
- Ancam Bunuh Mahfud MD, Kini Mastur Minta Maaf dan Mohon Diselesaikan di Luar Hukum
- Ingatkan Warga Terkait Larangan Penggunaan Simbol FPI serta Aktivitasnya, Sebar Maklumat Kapolri
Pramono menandaskan, Letkol Czi Ubaidillah melanggar prosedur dalam menyelenggarakan latihan bela negara untuk FPI. Seharusnya, Letkol Czi Ubaidillah melakukan koordinasi di internal tubuh TNI sebelum melakukan latihan tersebut.
"Apa yang terjadi saya sudah berkomunikasi secara langsung dengan Pangdam Siliwangi (Mayjen M Herindra), memang terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan dalam memberikan latihan," terang politikus PDIP ini.
Pramono menerangkan, latihan bela negara untuk FPI memang dilaksanakan di pondok pesantren. Selama pelatihan berlangsung, ada salah satu pimpinan ormas, namun dia enggan menyebutkan namanya.
"Kemudian apa yang dalam latihan itu diposting di websitenya, kemudian jadi viral ke mana-mana," ujar Pramono.
"Dan tadi ketika saya berkomunikasi dengan Pangdam Siliwangi, beliau menyampaikan yang bertanggungjawab pada tingkatannya. Itu kan tingkatnya di Danramil, Danramil ini melaporkan kepada Dandimnya," sambung mantan anggota DPR RI ini.
Menurut Pramono, Letkol Czi Ubaidillah seharusnya tidak melaksanakan latihan bela negara tersebut. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa bela negara diserahkan kepada Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional).
