Pekerja Asing Bisa Pimpin BUMN, Jokowi: Agar Orang-orang Kita Bisa Belajar

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.

"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Merdeka.com, Selasa (3/1).

Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.

Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.

"Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

"Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya.

Namun, Presiden Jokowi tetap memuji kemajuan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN secara umum serta mendukung terwujudnya beberapa penggabungan usaha (holding) BUMN. Sebab, holding menjadi kunci untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan lincah.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Ini dilakukan untuk BUMN mendapatkan modal jangka panjang dan membuatnya lebih transparan dan akuntabel.

Namun, dia juga mengungkapkan bahwa proses IPO untuk BUMN ini cukup lama. Sebab, membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dulu.

"Tapi kita berharap agar masyarakat dapat memaklumi jika realisasi pencatatan saham perdana (IPO) perusahaan BUMN membutuhkan proses yang lama. Karena harus melalui persetujuan dari DPR," jelas Wapres JK di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/1).

Dia menekankan bahwa tidak hanya BUMN harus melakukan IPO, tetapi juga anak dan cucu perusahaan dari perusahaan pelat merah itu sendiri. "Tapi itu (IPO) tergantung Menteri BUMN, yang tahu BUMN mana saja yang siap untuk IPO. Tapi saat ini, 21 BUMN sudah IPO dari kurang lebih 160 BUMN yang ada. Jadi, masih besar kemungkinannya," tuturnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan saat ini terdapat lima anak BUMN yang siap go public tahun ini.

"Tahun 2017 ini mereka mencoba memasukkan lima anak BUMN, itu juga tergantung pembahasan di internal kementerian. Itu bisa kita lihat sebagai minat mereka untuk menjadi perusahaan Tbk," ujarnya.

OJK, menurutnya, akan terus melakukan penyederhanaan aturan dan edukasi agar semakin banyak BUMN yang go public. "2017 kita tidak berhenti, kita akan lakukan lagi upaya-upaya yang bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak BUMN mengenai manfaat go public, apa yang bisa ditingkatkan, kinerja biasanya meningkat," tutupnya. (merdeka.com)