Presiden Joko Widodo dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi memberikan keterangan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Ini dilakukan untuk BUMN mendapatkan modal jangka panjang dan membuatnya lebih transparan dan akuntabel.
Namun, dia juga mengungkapkan bahwa proses IPO untuk BUMN ini cukup lama. Sebab, membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dulu.
"Tapi kita berharap agar masyarakat dapat memaklumi jika realisasi pencatatan saham perdana (IPO) perusahaan BUMN membutuhkan proses yang lama. Karena harus melalui persetujuan dari DPR," jelas Wapres JK di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/1).
Dia menekankan bahwa tidak hanya BUMN harus melakukan IPO, tetapi juga anak dan cucu perusahaan dari perusahaan pelat merah itu sendiri. "Tapi itu (IPO) tergantung Menteri BUMN, yang tahu BUMN mana saja yang siap untuk IPO. Tapi saat ini, 21 BUMN sudah IPO dari kurang lebih 160 BUMN yang ada. Jadi, masih besar kemungkinannya," tuturnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan saat ini terdapat lima anak BUMN yang siap go public tahun ini.
"Tahun 2017 ini mereka mencoba memasukkan lima anak BUMN, itu juga tergantung pembahasan di internal kementerian. Itu bisa kita lihat sebagai minat mereka untuk menjadi perusahaan Tbk," ujarnya.
OJK, menurutnya, akan terus melakukan penyederhanaan aturan dan edukasi agar semakin banyak BUMN yang go public. "2017 kita tidak berhenti, kita akan lakukan lagi upaya-upaya yang bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak BUMN mengenai manfaat go public, apa yang bisa ditingkatkan, kinerja biasanya meningkat," tutupnya. (merdeka.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
