Bantuan Kemiskinan di Trenggalek Tak Tepat Sasaran, IST Tuding Pendataan oleh Pihak Desa Tak Beres

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Ketua umum Info Seputar Trenggalek (IST) Sosial Media, Bambang Pujisusilo, menyatakan data terkait kemiskinan yang disampaikan oleh para penyaji materi forum koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas, monitoring dan evaluasi (KISS ME) di Pendopo Kabupaten Trenggalek tidak valid.

"Tadi setelah saya mendengarkan paparan yang telah disampaikan oleh para penyaji materi, soal pengentasan kemiskinan di mana programnya sangat luar biasa. Mestinya jika program ini bisa terlaksana tentu tidak ada lagi warga yang miskin di kabupaten Trenggalek. Tapi faktanya masih ada warga miskin," ungkap Bambang di acara forum KISS ME di pendopo kabupaten Trenggalek, Senin (20/12).

Bambang kemudian mencontohkan bahwa pemkab Trenggalek pada tahun 2015 pernah memberikan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 1,5 miliar. "Ternyata di desa Slawe kecamatan Watulimo terdapat 20 orang yang tidak miskin, justru mendapat bantuan RTLH tersebut. Ini adalah bentuk bantuan yang tidak tepat sasaran" ungkapnya dengan nada tinggi.

Menurut Bambang, sejatinya program yang digulirkan oleh pemerintahan Bupati Emil - Wabup Ipin dalam pengentasan kemiskinan sangat bagus, namun sayangnya realisasi ke bawah tak sesuai harapan. Terutama soal penerima bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi warga miskin, namun justru sebaliknya.

Berdasarkan diskusinya dengan Kepala Dinas Perkimsih Trenggalek, M. Sholeh, beberapa waktu lalu, Bambang mengungkapkan bahwa ternyata pendataan warga miskin diserahkan pada pemerintahan paling rendah yakni perangkat desa.

"Saat itu saya bertanya pada kepala Dinas Perkimsih, siapa pak yang melakukan pendataan warga miskin. Sholeh lalu menjawab ya kalau soal itu saya serahkan pada Camat dan Kepala Desa. Masak harus saya sendiri yang turun tangan, nanti dikira saya tidak percaya kinerja dari camat dan kades," ungkap Bambang menirukan ucapan M. Sholeh.

Setelah dilakukan verifikasi data tentang orang miskin di lapangan, Bambang merasa ada ketidakberesan sistem pendataan.

"Ternyata yang didata oleh perangkat desa itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para perangkat desa. Mereka yang benar-benar miskin justru tidak didata. Contohnya mbah Salihin warga desa Ngares kecamatan Trenggalek tidak didata sebagai warga miskin. Padahal dia hidup sendiri di hutan dan tidak memiliki KTP. Apakah bila tidak memiliki KTP lalu dianggap bukan warga miskin seperti mbah Salihin tersebut," ucap Bambang. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News