Presiden Joko Widodo secara tegas menginginkan adanya reformasi hukum secara besar-besaran. Tak terkecuali pembenahan secara internal di setiap institusi. Pemberantasan praktik pungli di sektor pelayanan publik menjadi perhatian serius.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Keluhan investor atas tingginya biaya perizinan di Jombang, bukan menjadi rahasia lagi. Tidak hanya proses perizinan baru, sebatas perpanjangan izin usaha pun, pelaku usaha harus terbebani dengan tingginya biaya di luar ketentuan yang ada.
BACA JUGA:
"Jangankan untuk perizinan baru, perpanjangan izin usaha saja ruwet, ujung-ujungnya minta dana lebih," terang salah satu pelaku usaha di bidang jasa pelayanan kesehatan yang enggan namanya disebut. Pengalaman pahit itu dialaminya sendiri ketika memperpanjang izin usaha.
Kendati semua prosedur telah dipenuhi, namun ada saja sesuatu hal yang dijadikan permasalahan. Namun, begitu 'amplop' dipertebal, masih menurut sumber ini, segala proses berjalan lancar.
Hal yang sama juga diungkapkan salah satu pelaku usaha yang lain. Menurut pria yang kini menjabat sebagai salah satu manajer di perusahaan milik asing di Jombang tersebut, untuk pengurusan pembangunan pabrik baru minimal harus menyetor hingga Rp 500 juta.
"Itu uang yang tidak jelas peruntukannya, belum yang lain-lain. Jika ditotal untuk pembangunan sebuah pabrik baru nilainya bisa lebih besar lagi," tegas sumber yang juga enggan dipublikasikan namanya itu.
Tingginya biaya ini juga tidak lepas dari maraknya makelar perizinan yang berasal dari oknum dinas terkait serta setoran khusus kepada pejabat.
