Kantor Cabdindik Jatim di Jombang saat didemo warga yang tergabung dalam LSM FRMJ. Foto: AAN AMRULLLOH/BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga yang tergabung dalam LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar demo di Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim, Rabu (29/11/2023).
Aksi puluhan warga ini terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa SMA Negeri di Jombang. Mereka mendesak dugaan pungli berkedok sumbangan harus dihentikan.
BACA JUGA:
- Polisi Bongkar Paksa Terop Halal Bihalal Perguruan Silat di Jombang
- Pecah Ban, Bus Pahala Kencana Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto
- Pengadilan Negeri Jombang Tolak Gugatan Sengketa Kakak Ipar Senilai Rp5,9 Miliar
- Tertipu Ratusan Juta, Puluhan Korban Aplikasi Smart Wallet di Jombang Geruduk Rumah Anggota Dewan
Pungli tersebut sampai menyasar para pelajar. Selama membuka posko pengaduan, LSM FRMJ kerap menerima aduan dari wali murid dari SMA Negeri.
"Keresahan kita, warga itu banyak sekali yang mengadu, lewat WA atau datang ke kantor. Karena kita sebagai LSM buka pelayanan pengaduan 24 jam," kata Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah.
Ia mengatakan bahwa menjelang pelaksanaan ujian SMA Negeri di Jombang, banyak sekali aduan yang masuk ke FRMJ. Aduan yang masuk berasal dari wali murid yang mengaku anaknya mendapat pesan WhatsApp (WA) dari pihak sekolah yang berisi peringatan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai sumbangan pembangunan gedung.
"Menghadapi persoalan mau ujian, ini banyak sekali (pelajar) yang di WA (WhatsApp), tolong dilunasi atau diangsur. Kalau tidak diangsur anda tidak akan dapat nomor untuk ujian, ini muridnya pak yang dapat WA," paparnya.
Dengan adanya pesan WA dari pihak sekolah hingga ke siswa, dianggap keluar dari konteks pembelajaran. Karena isi pesan WA lebih condong ke bentuk tindakan intimidasi.
"Harusnya pihak sekolah kan memberikan surat tertutup pada orang tua, bukan ke siswanya. Nah ini kan murid di intimidasi, nah ini sangat salah sekali, sekolah sudah salah. Siswa tujuannya belajar, tidak mengerti terkait urusan biaya pendidikan," urai Joko.
