Lulusan SLTA merayakan kelulusan sebelum mereka memutuskan kuliah, kerja atau nganggur. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Angka itu kita ambil dari data pencari kerja yang mengurus kartu kuning dan kegiatan Job Fair," pungkas Mulyanto.
Kalau dilihat dari jumlah angka pengangguran yang bisa ditangani oleh Disnakertrans Pemkab Gresik dan jumlah angka kelulusan SLTA setiap tahunnya tembus 50.000 lebih, maka sangat tidak rasional kalau angka pengangguran di Gresik terus menurun.
Kalau benar demikian, lalu pertanyaannya, siapa yang salah, sistemnya, atau penanganannya?
Sementara Anggota Komisi D DPRD Gresik, Mustajab juga mengamini kalau angka pengangguran di Kabupaten Gresik masih tinggi dan setiap tahunnya cenderung terus merangkak naik.
Faktornya adalah, tingginya angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan banyaknya lulusan sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, kemudian mereka pilih nganggur.
Untuk itu ia meminta agar kondisi ini tidak dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab, bisa membahayakan. "Baik tidaknya, sukses tidaknya suatu pemerintah salah satu variabelnya adalah bisa mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan, " jelas politisi senior PAN asal Sidayu ini.
Mustajab mengaku mengapresiasi program Pemkab Gresik untuk mengurangi angka pengangguran dengan membangun kawasan industri terpadu seperti JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Manyar. Konon proyek raksasa yang menyedot dana investor triliunan rupiah tersebut sedikitnya bisa mengurangi angka pengangguran atau menciptakan lapangan kerja hingga 300 ribu orang.
Tapi, fakta yang terjadi pekerja di sana mayoritas bukan orang pribumi alias TKA (Tenaga Kerja Asing). "Bisa dilihat hanya berapa persen orang Gresik yang bekerja di JIIPE. Kebanyakan TKA," Hal ini lah yang akan menjadi bahan evalusi DPRD," ungkap Mustajab. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
