Ketua Depicab SOKSI Gresik, Ahmad Nurhamim (tiga dari kiri), bersama pengurus usai menggelar rapat pleno. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Gresik menyikapi masih tingginya angka pengguran terbuka di Kabupaten Gresik.
Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim, mengaku prihatin dengan tingginya angka pengangguran terbuka di Gresik, sehingga memunculkan gelombang demo dari masyarakat.
"SOKSI berharap adanya akselerasi penanganan pengangguran yang serius dari pemeritah," ujar Nurhamim saat memberikan keterengan pers di kantor Depicab SOKSI, Sabtu (1/11/2025).
Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Gresik masih di angka 6,45%, atau sekitar 50.368 orang dengan sebagian besar didominasi oleh lulusan SMA.
Padahal, di Kabupaten Gresik sedikitnya ada 2.077 perusahaan yang beroperasi, baik skala kecil maupun besar, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun penanaman modal asing (PMA).
Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan ruang lebar melalui regulasi penanangan pengangguran. Antara lain, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
"Perda ini sebagai guidance pemerintah untuk menangani tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik," tutur Nurhamim.
Pria yang karib disapa Anha ini menandaskan, bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perda inisiatif DPRD. Perda ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan wakil rakyat masih tingginya angka pengguran di Gresik.
"Makanya dalam perda itu sangat terang benderang diatur bahwa warga ber-KTP Gresik punya hak 60 persen mengisi kebutuhan pekerjaan setiap ada lowongan," tutur Wakil Ketua DPRD Gresik.
Namun fakta di lapangan, lanjut Nurhamim, banyak lowongan pekerjaan yang ternyata diisi oleh warga luar Gresik.
"Banyak laporan yang masuk ke kami ada indikasi orang dalam (ordal) yang bermain ijka ada lowongan pekerjaan. Lowongan itu kebanyakan diisi dari luar Gresik. Ini yang tengah kami telusuri," jelas Anha tanpa mau membeberkan siapa ordal itu.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, dirinya mengaku sering menanyakan kepada Disnaker terkait progres penanganan angka pengguran di Gresik secara riil.
"Siapa saja pengangguran warga Gresik yang sudah mendaparkan pekerjaan? Baik itu melalui rukrutmen melalui job fair atau program lain," katanya.
"Disnaker tidak bisa memberikan data yang akurat. Sekarang berapa warga Gresik yang nganggur, butuh pekerjaan? Kalau ada lowongan baik lewat job fair, siapa saja pelamar yang dapat pekerjaan atau diterima dari sekian kebutuhan pekerjaan? Rumahnya di mana, dari desa mana? Tapi Disnaker tidak menunjukan data riilnya," ungkapnya.
Menurut Nurhamim, yang menjadi tantangan Disnaker saat ini adalah menyiapkan tenaga skill sesuai yang dibutuhkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan.
"Di SOKSI ada bidang yang menangani ini. Kami siap membantu menyiapkan skill calan-calon pekerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentunya hal itu bisa jalan kalau ada intervensi dari pemerintah selaku eksekutor," pintanya.
Ia juga berharap penanganan pengangguran terbuka tidak hanya sekadar fornalitas. Artinya, program jalan ketika ada desakan dari masyarakat seperti melalui aksi demo.
"Setelah reda, tak ada demo, berjalan seperti biasa lagi, sehingga progres dan capaian penanganan pengangguran tak bisa terukur dengan baik," pungkasnya. (hud/rev)
