Bupati Jombang ‘Dibohongi’ Diknas Terkait Bisnis Pengadaan Buku LKS

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko nampaknya benar-benar dibohongi Dinas Pendidikan (Diknas) setempat terkait bisnis pengadaan buku dan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk SD Negeri. Bagaimana tidak, Nyono menyatakan tidak ada peredaran LKS di sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nyono kepada sejumlah jurnalis usai menghadiri kegiatan di kantor Samsat Jombang, Selasa (2/8) siang. Ia mengaku sudah menerima laporan sementara dari Diknas.

“Saya sudah menerima laporan sementara dari Diknas, bahwa tidak ada LKS itu, selanjutnya saya masih menunggu laporan lengkap Diknas. Saya sudah memanggil mereka untuk membuat laporan,” katanya.

(BACA: lks-bupati-jombang-tunggu-keterangan-guru-penyusun">Soal Dugaan Gratifikasi LKS, Bupati Jombang Tunggu Keterangan Guru Penyusun)

Menurutnya, selama ini tidak ada usulan dan intruksi kepada sekolah untuk membeli LKS tertentu dari penerbit terentu. “Untuk masing-masing SD, kepala sekolah punya program sendiri-sendiri. Jadi, Diknas pun tidak ada program LKS tersebut,” lanjutnya.

Nyono berjanji akan menindaklanjuti jika ada temuan yang tidak sesuai aturan dari bisnis pengadaan LKS tersebut. “Setelah ada laporan lengkap dari Diknas, kita akan pelajari apakah itu sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak,” pungkasnya.

(BACA: lks" style="background-color: initial;">Mahasiswa Geruduk Polres Jombang, Tuntut Proses Hukum Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS)

Namun, pernyataan Nyono bertolak belakang dengan yang disampaikan Kabid Dikdas Diknas Jombang, Priadi kepada sejumlah awak media saat ditemui di kantornya, Senin (1/8). Dalam keterangannya, Priadi mengakui bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar untuk pengadaan buku LKS. Namun, rencana pengadaan buku tersebut tidak terealisasi karena ditolak DPRD Jombang dalam pengajuan APBD 2016 lalu. (BACA: lks" style="background-color: initial;">Dewan segera Panggil Diknas Jombang, Tegaskan Larangan Bisnis Pengadaan LKS)

Di samping itu, Priadi juga mengakui bahwa sejumlah sekolah mempersilakan siswanya membeli LKS kepada beberapa penerbit.

(BACA: lks-senilai-rp-9-m-tanpa-lelang-diajukan-ke-dewan-tapi-ditolak" style="background-color: initial;">Disdik Jombang Akui Pengadaan LKS Senilai Rp 9 M Tanpa Lelang, Diajukan ke Dewan tapi Ditolak)

Tak hanya itu, pengakuan mengejutkan juga dipaparkan Priadi bahwa setelah pengadaan buku tersebut tidak bisa didanai APBD, akhirnya pihaknya bersama pengawas dan UPTD mengumpulkan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan penyusunan buku LKS. Adapun peserta pelatihan sekaligus yang ditunjuk menjadi penyusun buku tersebut adalah guru-guru yang tergabung dalam KKG (kelompok Kerja Guru).

Informasi yang dihimpun Bangsaonline.com, ada lima penerbit yang ditunjuk Diknas untuk mencetak buku LKS hasil penyusunan KKG tersebut.