Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di kantor Kemendagri Kamis (21/7).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki perwakilan di setiap daerah. Usul ini bukan tanpa alasan, sebab praktik korupsi sudah menjalar ke sendi-sendi birokrasi negara. Bukan hanya di pemerintah pusat, melainkan juga sampai ke pelosok Indonesia.
"Maka saya mendorong KPK membentuk cabang di daerah. Ya karena yang ditakuti itu KPK. Kalau ada wakilnya, KPK di daerah, akan lebih baik," ujar Tjahjo di kantornya, Kamis (21/7).
"Sebagai Mendagri dua tahun ini, hal yang paling saya takuti itu kalau ditelpon Jaksa, Bareskrim, dan ya KPK," lanjut dia seraya tersenyum.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan bahwa saat ini KPK belum didirikan di daerah dan hanya berpusat di Jakarta. Namun, untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi di daerah, Basaria mengatakan, sudah ada unsur jaksa, polisi.
Bahkan, setiap daerah pun memiliki lembaga audit, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. "Itu sebabnya kami minta BPK Provinsi punya peranan, termasuk juga inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama untuk mengawasi daerahnya masing-masing," ujar Basaria.
Dalam waktu dekat, KPK juga akan melatih personel Babinkamtibmas dan Babinsa untuk mengontrol dana desa agar tidak dapat disalahgunakan. Menurut dia, sistem yang ada saat ini sudah cukup.
Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengakui konsentrasi KPK selama ini condong di pusat.
Hal ini dikemukakan Basaria menanggapi permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar KPK membuat cabang di daerah. Mendagri beralasan karena pemerintah daerah lebih takut sama KPK ketimbang kepolisian atau kejaksaan.
