Suasana Paripurna PU fraksi-frasksi terhadap LKPJ APBD 2015. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Paripurna dengan agenda PU (Pandangan Umum) Fraksi terhadap Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, digelar siang tadi, (15/7).
Paripurna yang digelar di gedung DPRD Gresik itu bisa dibilang merupakan ajang pembantaian fraksi-fraksi DPRD Gresik terhadap kinerja Pemkab Gresik. Terlebih, kinerja dalam sektor PD (Pendapatan Daerah). Sebab, pendapatan tersebut dianggap jeblok.
BACA JUGA:
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
PU FDIP misalnya. Melalui juru bicaranya, Mujid Riduan menyorot soal jeleknya realisasi serapan belanja daerah di tahun 2015, sebesar Rp 2.529.213.281.777.17 sen atau 90,01 persen dari total alokasi Rp 2.809.860.97.15.10 sen. Sehingga, masih ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Rp 280.646.815.237.93.
"SILPA besar itu menunjukkan serapan yang dilakukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak maksimal," ujar Mujid.
FPDIP, lanjut Mujid juga menyorot soal jebloknya PAD (Pendapatan Asli Daerah), misalnya sektor retribusi. Di mana pendapatan retribusi pada tahun 2015 ditarget sebesar Rp 230.7.33.725 hanya terealisasi Rp 117.641.24.546.20 sen atau 51,15 persen.
Retribusi yang tidak tercapai tersebut meliputi retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) dari target Rp 175 miliar hanya terealisasi Rp 80 miliar.
"FPIP sangat menyayangkan tidak terpenuhinya target tersebut. Padahal potensinya sangat besar," cetus Mujid.
