Agung masih enggan menyebutkan 14 rumah sakit yang disinyalir menggunakan vaksin palsu. Ia juga belum mengungkapkan lokasi rumah sakit tersebut, apakah di Jakarta maupun di luar Ibu Kota. Ia berharap dengan menyodorkan data 14 rumah sakit itu, satuan tugas penanggulangan vaksin palsu bisa memberikan langkah konkret.
Hingga kini polisi terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam penyidikan rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu. Menurut Agung, ada dua pokok penting dalam temuan 14 rumah sakit itu, yaitu kepentingan kepolisian dalam penyidikan dan keperluan tindakan kemanusiaan yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
Belasan rumah sakit tersebut diduga memperoleh vaksin palsu dari para pelaku. Polisi menduga ada peran distributor sehingga vaksin palsu sampai di tangan ke-14 rumah sakit itu. Namun hingga saat ini Bareskrim baru menetapkan 18 orang sebagai tersangka kasus vaksin palsu.
Di sisi lain, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maura Linda Sitanggang, mengatakan identitas 14 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang diduga kuat menerima vaksin palsu belum dapat diungkapkan. Jika diungkapkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyidikan polisi.
"Jadi bukan karena belum ada identitas atau identitasnya belum pasti, hanya saja memang masih belum dapat diungkapkan karena kepentingan penyidikan," tegas Maura ketika di Gedung DPR, Rabu (13/7).
Untuk saat ini, Kemenkes hanya dapat memberikan keterangan tentang klinik kesehatan Bidan Melly di Ciracas, Jakarta Timur. Bidan Melly yang saat ini ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri telah ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat peredaran vaksin palsu. Informasi mengenai dirinya dapat diungkap karena proses penyidikan telah selesai.
Lebih lanjut Maura memaparkan, 37 fasyankes yang berada di sembilan provinsi saat ini telah mendapat sanksi administrasi akibat memperoleh vaksin dari sumber tidak resmi. Selain mendapatkan surat peringatan, 37 fasyankes juga wajib melaporkan vaksin dan sumber vaksin, membuat laporan khusus tentang penggunaan sampai pemusnahan vaksin serta memaparkan SOP yang menjamin tidak ada peluang vaksin palsu kembali masuk.
Dalam dengar pendapat di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung DPR, Jakarta, kemarin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dituntut menyampaikan permintaan maaf terkait vaksin palsu. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Robert Rouw.
"Tidak ada kata maaf dari pemerintah. Ini kejadian luar biasa, generasi penerus kita diberikan imunisasi abal-abal. Harus ada pernyataan pemerintah minta maaf," kata Robert.
Politikus Gerindra itu membandingkan dengan kemacetan di Tol Brebes saat mudik lebaran. Di mana, pemerintah awalnya membantah jatuhnya korban jiwa bukan karena kemacetan.
Namun, kata Robert, saat media mempublikasikan surat terbuka dari keluarga korban maka Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan permohonan maaf.
"Kemarin soal tol, wapres berikan statement. Tetapi kejadian ini yang korbannya bayi tak berdosa, tapi tak ada permohonan maaf. Ini di mana tanggungjawabnya?" tanyanya.
Robert mengatakan BPOM dan Menkes seharusnya mengusut kembali peredaran obat palsu yang beredar di pasaran. Selain itu, Robert juga menyarankan adanya standarisasi harga obat antibiotik.
"Kalau harga di bawah standar ya itu palsu. Kalau di Papua lebih murah dari Jakarta enggak masuk akal juga. Ini orang sakit rentan, masyarakat keci masih mencari yang termurah," tuturnya.(mer/tic/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
