Pemkot Probolinggo Kembali Raih WTP 3 Kali Berturut-turut

PROBOLINGGO (bangsaonline) - Prestasi membanggakan kembali diukir Kota Probolinggo. Untuk ketiga kalinya pemkot meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Predikat ini berhasil disandang sejak tahun 2011 silam.

Wali Kota Probolinggo Rukmini bersama Ketua DPRD setempat HM Sulaiman menerima LHP secara langsung yang diberikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Muzakkir, Jumat (23/5) siang di kantor BPK RI Jl Juanda, Sidoarjo.

Wali Kota Rukmini didampingi Inspektur Agus Subagyono. Sedangkan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur ada Ka Sub Auditorat Jatim III Dwi Erni Ratnawati dan Ka Sub Auditorat Jatim IV Aryo Wibowo. Selain Kota Probolinggo, siang itu penyerahan LHP bersamaan dengan dua daerah lain yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Trenggalek.

Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Muzakkir mengungkapkan, pertemuan semacam ini sudah rutin dilaksanakan untuk menyampaikan LHP BPK kepada kepala daerah dan ketua DPRD. Ada tiga buku yang diberikan oleh Muzakkir berisi tentang opini atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

“Mungkin ada hasil yang tidak memuaskan. Tapi, ini potret bagi pemda untuk memperbaiki dan ada action. Mohon segera dalam 60 hari setelah sekarang (penyerahan LHP) untuk ditindaklanjuti segala saran dari kami. Kami berharap ada peningkatan opini dari kami, kalau sekarang masih belum ya selanjutnya, kata Muzakkir menyampaikan sambutannya.

Muzakkir menambahkan, menurutnya, penyusutan aset dan sistem akrual akan menjadi pertimbangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemda. “Kalau sudah itu (opini WTP) tapi belum siap, ya harus segera diantisipasi dan dilaksanakan mulai dari sekarang,” tegas pria yang pernah bertandang ke Kota Probolinggo ini.

Inti pokok dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot Probolinggo tahun 2013 ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan dokumentasi aset belum dianggap oleh BPK masih belum memadai.