Puluhan massa dari FRMJ saat demo desak Kejari segera mengusut dugaan reses fiktif dan penyelewengan kunker DPRD Jombang. foto: BANGSAONLINE
"Kami akan dorong aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Jombang untuk sesegera mungkin ambil langkah hukum. Dan apa pun hasilnya nanti mereka (jaksa) harus mengumumkan kepada publik, agar masyarakat tahu hasil kinerja mereka, jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkas Dahlan.
Sebagaimana diketahui, DPRD Jombang diterpa isu tak sedap. Banyak penyelewengan yang disinyalir terjadi di tubuh lembaga yang diketuai Joko Triono politisi dari PDI Perjuangan ini. Mulai dari dugaan reses fiktif, penyelewengan kunjungan kerja hingga sejumlah gratifikasi dalam setiap pembahasan anggaran, raperda, hearing hingga uang saku jelang lebaran.
Sejumlah anggota dewan sendiri mengakui adanya reses fiktif tersebut. Motifnya dengan titip tanda tangan, manipulasi data peserta serap aspirasi hingga mark up anggaran. Hal ini diakui lantaran dana reses yang sangat minim dan berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Belum lagi kunker yang selama 4 bulan sejak awal Januari hingga April ini telah menelan anggaran senilai Rp 2 miliar lebih.
Sekelompok pemuda yang tergabung dalam FRMJ (forum rembug masyarakat Jombang) sebelumnya telah melakukan aksi turun jalan menuntut aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti perkara tersebut. Berbagai desakan juga dilayangkan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti perkara ini. (dio)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
