Rupintec Jarang Dikunjungi

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Jumlah kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pintar dan Telecenter (Rupintec), merosotnya tajam.

Kepala UPT Rupintec, Dinas Pendidikan, Kabupaten Pacitan, Ngudi, mengakui menurunnya animo kunjungan ke satuan kerja yang diresmikan Presiden ke-enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Ia berpendapat, berkurangnya animo kunjungan, khususnya di sentra komputer lantaran saat ini hampir semua kalangan masyarakat di Pacitan sudah mendapatkan kemudahan dalam mengakses teknologi informatika (IT). Baik melalui fitur-fitur yang terbenam disebuah gadget ataupun jaringan-jaringan koneksi data yang ditawarkan banyak provider.

"Kondisi tersebut yang lebih menyebabkan berkurangnya animo kunjungan ke Rupintec," ujarnya, Selasa (19/4).

Menurut mantan Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kecamatan Kebonagung ini, sejatinya ketersediaan sarana dan prasarana di UPT yang dulunya pernah dikelola Yayasan Wahana Bina Partisipasi Masyarakat (Wapbim) dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib) tersebut, ‎sudah cukup memadai. Seperti tersedianya beberapa sentra.

Di antaranya sentra kriya, panggung, buku, komputer, dan sentra permainan anak. Meski begitu, dari sisi kunjungan, diakuinya tak lagi seperti lima tahun sebelumnya paska diresmikan Presiden SBY. "Sekarang ini, tetap saja masih ada kunjungan. Namun tak seramai dulu," ungkap Ngudi pada wartawan.

Selama dirinya mengendalikan UPT dengan lima personil berstatus PNS dan 3 orang tutor tersebut, diharapkan terus ada animo kunjungan secara masif. Terutama anak-anak TK serta mahasiswa semester akhir yang lagi menyusun skripsi. Mereka biasanya butuh referensi buku. Begitupun dengan anak-anak TK. Selain bermain, mereka juga akan mendapatkan pembelajaran serta pengenalan dasar tentang IT. Kedepan, lanjut Ngudi, pihaknya juga akan menambah sentra kerajinan dengan pengadaan peralatan jahit.

"Namun sekali lagi, selama ini ketersediaan ruangan disini sangat terbatas. Kita masih butuh perluasan, akan tetapi hal tersebut mentok belum ada langkah kebijakan dari SKPD diatasnya (Dinas Pendidikan)," tandasnya. (pct1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News