Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Forkopimda beserta Menkopolhukam RI, di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3). foto: humas pemprov Jatim
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo berkomitmen untuk memperkuat keamanan di Jatim. Tiga kunci utama yang menjadi perkuatan keamanan di Jatim yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa.
“Pemprov Jatim berkomitmen untuk memperkuat keamanan guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman sehingga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan pembangunan dapat meningkat," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3).
BACA JUGA:
Pakde Karwo -sapaan akrabnya- menjelaskan, bahwa perkuatan komitmen keamanan di daerah tersebut sesuai dengan implementasi dari Nawa Cita dari Presiden Jokowi-JK yang dilakukan di Jatim dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.
Ia mengatakan, implementasi Nawa Cita di Jatim dijabarkan dengan baik oleh Pemprov Jatim dengan menempatkan negara harus hadir untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh warga negara. Langkah tersebut menjadi syarat utama berjalannya proses pembangunan.
Pakde Karwo dalam paparannya mengatakan, Pemprov Jatim beserta forkopimda terus berupaya melakukan deteksi dini terkait potensi konflik di masyarakat. Aman dan nyaman jadi kunci utama jalannya pembangunan.
Dihadapan ribuan peserta yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa dalam penanganan konflik terdapat dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, konflik yang bersumber dari keagamaan harus diatasi dengan pendekatan secara agama dan kultural. Sedangkan, konflik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dilakukan pendekatan struktural.
Di Jatim, konflik masyarakat yang bernuansa keagamaan meliputi penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah agama tertentu hingga penolakan terhadap aktifitas agama tertentu. "Pemerintah memiliki cara yakni mengedepankan pendekatan agama yang dilakukan secara kultural," ungkapnya.
Sementara untuk konflik masyarakat akibat kebijakan pemerintah seperti permasalahan pertanian dan ketenagakerjaan pemerintah akan melakukan pendekatan struktural di dalam penyelesaian konflik tersebut.
Pemprov Jatim dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya di dalam menangani permasalahan terorisme, deradikalisme dan faham ektrem.
Dalam paparannya, Pakde Karwo terus mengantisipasi berkembangnya gerakan kelompok tersebut melalui sinergitas yang dilakukan antara pemerintah, TNI/Polri, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sinergi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala desa dalam rangka pencegahan dan meluasnya gerakan yang meresahkan masyarakat. "Kami telah menerbitkan Pergub Jatim No. 51 tahun 2014 tentang larangan keberadaan gerakan ISIS tanggal 12 Agustus 2014," ungkapnya.
Pak De juga memperhatikan secara serius penyalahgunaan narkoba di Jatim. Bedasarkan data Polda Jatim dan BNNP tahun 2013 pengguna narkoba di Jatim sebanyak 740 ribu orang. Jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun 2014-2015 sebesar 2.050 orang. Sementara kerugian biaya ekonomi narkoba yang di timbulkan sebesar Rp. 9.5 trilliun.
