Ketua DPRD Gresik, Ir. Abdul Hamid. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Hamid lebih jauh menyatakan, program Jasmas yang dibawa anggota DPRD Gresik selama ini merupakan hasil RHS (realisasi hasil reses). Karena itu, kegiatan reses ini sifatnya sangat penting untuk mencari masukan dari masyarakat.
Sehingga, dari kegiatan reses tersebut, anggota DPRD bisa mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat. "Nah, dari masukan selama reses itu, anggota DPRD bisa membuat resume program apa dari usulan masyarakat yang bisa dimasukkan dalam program Jasmas. Kemudian, masyarakat diminta membuat pengajuan seperti proposal untuk modal memasukkan usulan itu dalam program Jasmas saat pembahasan anggaran," kata anggota FPG ini.
Hamid mengatakan hasil reses anggota DPRD telah banyak mewujudkan hasil pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat. Hasil itu di antaranya berupa pembangunan sarana fisik desa seperti pembuatan JPD (jalan poros desa), jalan lingkungan, sarana irigasi, alat-alat pertanian, maupun sarana peribadatan seperti perbaikan dan pembangunan masjid dan musala, serta berupa peningkatan SDM (sumber daya manusia).
"50 anggota DPRD telah sepakat dalam mengusulkan pembangunan di program Jasmas dari hasil reses harus selektif. Artinya desa atau kelurahan bahkan dusun yang belum dapat harus diusulkan dan mendapatkan prioritas. Sementara yang sudah mendapatkan ditunda dulu, sehingga ada pemerataan dalam pembangunan, khususnya di desa-desa pelosok," terang Hamid.
Ditambahkan Hamid, dalam realisasi program Jasmas dari hasil reses, masyarakat harus mengetahui bahwa DPRD hanya pengusul atau perantara. Karena setelah usulan itu disetujui, maka teknis pengerjaan tetap dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Gresik terkait.
Misalnya, program yang diusulkan berupa sekolah, maka yang mengerjakan dinas teknis DPU (Dinas Pekerjaan Umum), JPD yang menangani Bagian Pembangunan dan seterusnya, " pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
