Temuan BPK Soal PBI JKN, Bukti Lemahnya Validasi Data

Oleh: Arief Supriyono

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 270.587 peserta PBI dan PBPU Pemda yang telah meninggal dunia namun tetap dibayarkan iurannya senilai Rp40,99 miliar sepanjang 2024, adalah alarm keras bagi pemerintah. 

Fakta ini menunjukkan lemahnya validasi data kepesertaan JKN yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam memastikan dana publik tersalurkan tepat sasaran.

Masalah tidak berhenti di situ. BPK juga menemukan ratusan ribu peserta dengan NIK bermasalah, tidak padan, bahkan tidak terdaftar di Dukcapil. 

Celah ini membuka kemungkinan adanya peserta fiktif yang merugikan negara. Dalam konteks ini, tanggung jawab utama ada pada Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Sosial wajib memperbaiki metode pemutakhiran data masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai amanat PP 101/2012 jo. PP 76/2015. 

Klik Berita Selanjutnya