KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Mojokerto mengingatkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung kerja pasca mutasi jabatan baru lalu. Para wakil rakyat tidak mau anggaran yang telah disahkan tak terserap sesuai jadwal.
Ketua DPRD, Purnomo mengatakan, setelah APBD jalan hendaknya semua program juga ikut jalan. Ia juga mengingatkan kepada SKPD segera menyiapkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) secepatnya pasca turunnya surat penetapan APBD dari Gubernur Jatim yang diberitahukan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA). "Kecakapan kerja.masing-masing dinas sangat menentukan tercapainya program pemerintah," kata Purnomo, kemarin.
BACA JUGA:
- Siapkan Situs Alternatif, Disdikbud Kota Mojokerto Berharap Tak Ada Kendala Internet Selama PPDB
- DPRD dan Wali Kota Kota Mojokerto Tetapkan Dua Raperda
- Proyek Tugu Alun-Alun Kota Mojokerto dan Sky Walk Kekurangan Anggaran, Dewan: Ada yang Tidak Beres
- Jelang Akhir 2022, DPRD Kota Mojokerto Soroti Tiga Proyek Mercusuar
Lebih lanjut dikatakannya para wakil rakyat yang berada di gedung dewan ini mengapresiasi langkah Wali Kota Mas'ud Yunus, yang secatnya melakukan rotasi jabatan eselon II. Pasalnya, untuk melakukan evaluasi kinerja bagi SKPD selama satu tahun ini sudah lebih dari cukup."Masyarakat pun bisa menilai kinerja pemkot tahun kemarin. Apakah sudah berjalan dengan baik atau buruk," tandasnya.
Ia juga mendukung sikap tegas Wali Kota yang selalu memantau kinerja kabinetnya melalui evaluasi kinerja setiap triwulan. "Dengan melakukan pemantauan maka akan terlihat kinerja yang kurang maksimal," jelasnya.
Sementara Wali Kota Mas'ud Yunus menegaskan kepada seluruh kepala SKPD. Jika kinerjanya tak sesuai target, petinggi Pemerintah Kota Mojokerto ini tak segan mencopot jabatan mereka.
"Tahun 2016 ini tidak ada alasan bagi seluruh SKPD untuk bersantai -santai penuhi target. Jika dalam tiga bulan tak mampu penuhi target penyerapan anggaran hingga 20 persen, mending mengundurkan diri saja," ancam Wali Kota ditemui usai pelantikan dan sumpah jabatan pejabat eselon II dan III, di gedung Graha Praja Wijaya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat sudah menentukan skema terkait serapan anggaran. Yakni, triwulan pertama sebanyak 15 sampai 20 persen, triwulan kedua 35 persen, triwulan ketiga sebanyak 30 persen dan triwulan keempat tinggal 15 persen. "Makanya harus tancap gas, tidak boleh ada sisa anggaran terlalu banyak di akhir tahun," tegasnya. (yep/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
