Jokowi saat kampanye pilpres di depan para korban lumpur Lapindo. foto: detik.com
"Perlu dievaluasi keamanannya, baik dari aspek geologis maupun sosial," katanya dalam pernyataannya yang disebarkan kepada wartawan melalui layanan pesan singkat, Jumat malam, 8 Januari 2016.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, ujarnya, belum memberikan persetujuan keselamatan kerja pengeboran dan spud in.
Awal Maret 2016 mendatang, Lapindo Brantas Inc --yang menjadi penyebab bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, berencana melakukan pengeboran kembali sumur minyak dan gas bumi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Secara terpisah, Tempo melansir Presiden Lapindo Brantas Tri Setia Sutisna mengatakan sumur yang bakal dibor kali ini hanya pindah titik dan masih berada di area milik perusahaan.
Pengeboran kali ini, dia menjelaskan, berbeda bila dibandingkan dengan kejadian di titik sumur yang mengeluarkan lumpur. Ia menuturkan kedalaman sumur gas di Lapangan Tanggulangin hanya mencapai 2.000-3.000 kaki atau sekitar 800-900 meter dari permukaan tanah.
Sedangkan dari sisi biaya, perusahaan mesti menyiapkan dana sekitar US$ 3 juta untuk mengebor satu sumur. "Biayanya dari internal," kata Tri.
Bagaimana respon Presiden Joko Widodo? Ia mengaku belum menerima laporan tentang rencana PT Minarak Lapindo Jaya yang ingin mengebor sumur baru di Tanggulangin 1, di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Jokowi mengatakan akan mengkaji setelah mendapat laporan tentang pengeboran Lapindo.
"Nanti kalau sudah, saya akan berikan," kata dia di Istana Negara, Jumat 8 Januari 2016. Saat kampanye pilpres Jokowi sempat mendatangi korban lumpur Lapindo dan berjanji membela kepentingan warga Sidoarjo.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wajar bila Lapindo Brantas, Inc mengebor lagi. Asalkan, pengeboran tersebut telah mendapat izin Satuan Kerja Khusus Migas. "Justru mesti begitu agar bisa bayar utang talangan," ujar Kalla.
Kalla memastikan ganti rugi Lapindo telah dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Untuk itu, kata dia, wajar apabila Lapindo kembali menggali untuk bayar utang. "Kalau tak menggali mereka mau bayar utang dari mana?" ujar Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
