17 Tahun Lumpur Lapindo, Korban Berharap Ada Bacapres yang Komitmen Membantu

Lumpur Lapindo. Foto: Ist

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - 17 tahun sudah tragedi lumpur Lapindo berlalu, selama itu pula nasib ganti rugi ratusan korban belum selesai. Sekitar 214 berkas milik korban lumpur dari mulai milik perusahaan dan perorangan belum dilunasi.

Dari ketidakjelasan kapan ganti rugi itu diselesaikan, banyak korban lumpur yang berharap ada campur tangan pemerintah, terlebih kepada tokoh-tokoh nasional yang hari ini mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

Salah satu korban lumpur dari Jatirejo, M Nizar, berharap pemerintah pusat serius menangani ganti rugi rumah atau aset warga maupun pengusaha yang ditenggelamkan oleh lumpur panas yang keluar dari area sumur Banjarpanji l Renokenongo, Kecamatan Porong, milik Lapindo Brantas lnc.

"Kelompok saya sendiri ada sebanyak 46 warga yang tergabung. Ganti rugi yang diberikan oleh Lapindo saat itu hanya aset bangunan rumah saja, aset tanahnya belum diberikan ganti rugi. Jadi, 46 warga itu mendapatkan ganti rugi bangunan saja dengan nilai Rp1,5 juta per meter," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (25/09/2023).

Ipung, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa perjanjian antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga (kelompok 46 warga Jatirejo) memang diselesaikan di luar skema yang ada. Ganti rugi yang diberikan adalah bangunan rumahnya saja.

"Untuk aset tanah dari 46 warga itu tidak di jual sampai ada kejelasan terkait nilai ekonomi dari tanah tersebut," ucapnya.

Selain berharap kepada pemerintah, Ipung juga berharap ada keikutsertakan pemerinta provinsi dalam hal ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan juga Pemerintah Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali untuk ikut peduli dengan nasib terkatung-katungnya ganti rugi korban lumpur ini.