Sabtu, 30 Mei 2020 21:24

Fasilitas Kesehatan Diturunkan, DPRD Jatim Kecam Mendagri

Sabtu, 09 Januari 2016 01:27 WIB
Fasilitas Kesehatan Diturunkan, DPRD Jatim Kecam Mendagri
ilustrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jawa Timur mengecam keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang dalam Permendagri nomor 37/2014 telah menurunkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para wakil rakyat.

Jika dalam UU 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, anggota dewan yang dianggap pejabat daerah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan VIP, namun dalam Permendagri justru turun menjadi kelas I.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menegaskan, dalam Kepres menyebutkan dalam kepesertaan dalam jaminan kesehatan (BPJS) yang telah diberikan tidak boleh ada penurunan (down grade). Namun kenyataannya di Permendagri justu ada penurunan dari fasilitas kelas VIP menjadi kelas satu.

Padahal di sisi lain, anggota DPRD Jatim merupakan pejabat daerah dan posisinya setingkat dengan SKPD eselon II. Karena itu, Komisi E melayangkan surat protes ke Mendagri terkait penurunan status, namun hingga kini belum ada jawaban.

"Jujur, kami menyesalkan sikap Mendagri. Padahal sesuai aturan keputusan yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan keputusan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Permendagri tidak boleh mengalahkan Kepres. Kalau ini sampai terjadi, ini namanya pelecehan," tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Jumat (8/1).

Ditambahkannya sesuai UU 40/2014 pasal 4 huruf f disebutkan bahwa SJSN dilaksanakan berdasarkan prinsip portabilitas, artinya jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Apalagi diketahui, Sekretaris DPRD Jatim telah menganggarkan sebesar Rp1,3 miliar untuk pimpinan dan anggota DPRD maka fasilitas yang dapat diberikan adalah kelas VIP.

"Itu artinya sama dengan sejak awal menjadi kepersertaan, pasien tidak boleh dirubah fasilitasnya. Termasuk ketika ada seorang anggota dewan sakit, maka mereka berhak mendapatkan pelayanan ruang VIP," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurutnya, dalam istilah hukumnya jika ada aturan di bawah mengalahkan aturan yang di atasnya atau leq supperior deregat legi inforiori.

"Namun secara hukum hal ini tidak diperbolehkan. Karenanya, saya tidak menyalahkan protes teman-teman komisi E yang dilayangkan ke Mendagri," pungkas politisi Golkar itu. (mdr/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Selasa, 26 Mei 2020 23:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...