Senin, 22 Juli 2019 07:24

Fasilitas Kesehatan Diturunkan, DPRD Jatim Kecam Mendagri

Sabtu, 09 Januari 2016 01:27 WIB
Fasilitas Kesehatan Diturunkan, DPRD Jatim Kecam Mendagri
ilustrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jawa Timur mengecam keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang dalam Permendagri nomor 37/2014 telah menurunkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para wakil rakyat.

Jika dalam UU 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, anggota dewan yang dianggap pejabat daerah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan VIP, namun dalam Permendagri justru turun menjadi kelas I.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menegaskan, dalam Kepres menyebutkan dalam kepesertaan dalam jaminan kesehatan (BPJS) yang telah diberikan tidak boleh ada penurunan (down grade). Namun kenyataannya di Permendagri justu ada penurunan dari fasilitas kelas VIP menjadi kelas satu.

Padahal di sisi lain, anggota DPRD Jatim merupakan pejabat daerah dan posisinya setingkat dengan SKPD eselon II. Karena itu, Komisi E melayangkan surat protes ke Mendagri terkait penurunan status, namun hingga kini belum ada jawaban.

"Jujur, kami menyesalkan sikap Mendagri. Padahal sesuai aturan keputusan yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan keputusan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Permendagri tidak boleh mengalahkan Kepres. Kalau ini sampai terjadi, ini namanya pelecehan," tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Jumat (8/1).

Ditambahkannya sesuai UU 40/2014 pasal 4 huruf f disebutkan bahwa SJSN dilaksanakan berdasarkan prinsip portabilitas, artinya jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Apalagi diketahui, Sekretaris DPRD Jatim telah menganggarkan sebesar Rp1,3 miliar untuk pimpinan dan anggota DPRD maka fasilitas yang dapat diberikan adalah kelas VIP.

"Itu artinya sama dengan sejak awal menjadi kepersertaan, pasien tidak boleh dirubah fasilitasnya. Termasuk ketika ada seorang anggota dewan sakit, maka mereka berhak mendapatkan pelayanan ruang VIP," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurutnya, dalam istilah hukumnya jika ada aturan di bawah mengalahkan aturan yang di atasnya atau leq supperior deregat legi inforiori.

"Namun secara hukum hal ini tidak diperbolehkan. Karenanya, saya tidak menyalahkan protes teman-teman komisi E yang dilayangkan ke Mendagri," pungkas politisi Golkar itu. (mdr/rev)

Kamis, 11 Juli 2019 16:29 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Siapa pun pasti tersenyum membaca nama tempat wisata ini. Maklum, identik alat vital wanita: “Tempik Gundul” yang artinya alat vital wanita tanpa bulu. Apalagi tulisan yang beredar di media sosial (medsos) juga d...
Minggu, 14 Juli 2019 13:13 WIB
Oleh: Dr. KH. M. Cholil NafisBaru saja, Kamis (12/7) saya berpartisipasi dalam kegiatan Bussiness Matching The 1st Pasific Exposition yang berlangsung pada 11 s.d. 14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.Pacific Exposition merupakan salah satu kontri...
Kamis, 18 Juli 2019 13:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag57. Ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraanOrang-orang yang mereka seru itu, ...
Sabtu, 29 Juni 2019 14:36 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...