Soepomo
Pasalnya, selain empat pihak yang berkaitan dengan pembagian makanan lansia, yakni Pengurus Karang Wreda, Catering, pengirim dan pemantau dari dinsos telah menyatakan tidak melakukan penempelan stiker paslon, dengan membuat surat pernyataan.
Aparat pemerintah kota Surabaya juga dilarang terlibat dalam kegiatan pilkada. “Kita dilarang main-main seperti itu, kan ada aturan ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya telah mewanti-wanti agar aparaturnya tidak terlibat kegiatan politik praktis, dengan melayangkan surat edaran ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
“Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa PNS harus netral dan fokus memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” papar mantan Camat Sukolilo.
Fikser yakin, seluruh PNS di lingkungan pemerintah kota mentaati ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Apalagi, beberapa waktu lalu, kementerian pendayagunaan aparatur negara (Kemen PAN) mensosialisasikan langsung ke Surabaya.
“KemenPAN kan sudah sosialisasi ke Balai Kota agar PNS netral pada pilkada,” terang pria asal Papua ini.
Alumnus STPDN ini mengaku inspektorat pemerintah kota tak turun ke lapangan guna menyelidiki kasus tersebut. Pasalnya, menurut Fikser, masalah makanan lansia berstiker paslon berkaitan dengan masalah politik. “Silahkan panwas yang membuktikan, siapa yang melakukan itu,” katanya. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
