Mensesneg Prasetyo Hadi
Pras turut menyinggung keterkaitan sejumlah nama kader partai dengan kepemilikan dapur MBG yang ramai diperbincangkan.
Ia menegaskan tidak ada instruksi resmi dari Partai Gerindra yang mewajibkan kadernya memiliki dapur MBG.
"Termasuk, mohon maaf, saya sebagai... bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional," ujarnya.
Menurut dia, apabila terdapat kader yang memiliki dapur MBG, hal itu merupakan keputusan pribadi dan bukan kebijakan organisasi.
"Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan," lanjutnya.
Pras menegaskan pihaknya terus mengingatkan anggota partai yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG agar menjaga kualitas layanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
"Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG, untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan jumlah dapur MBG yang mencapai lebih dari 13 ribu titik.
Jumlah tersebut merupakan gabungan antara dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun di luar wilayah 3T.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
